Bolehkah Negara Menjual Data Pribadi Warga Negara?
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pekan ini menandatangani perjanjian dengan 10 perusahaan swasta.
Perusahaan itu diizinkan memanfaatkan data penduduk Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan KTP Elektronik.
Perjanjian serupa dilakukan September lalu melibatkan tiga bank dan tujuh lembaga keuangan swasta.
Sampai saat ini, menurut pihak kementerian, telah ada lebih dari 250 perusahaan swasta yang bisa mengakses data kependudukan dan catatan sipil warga Indonesia.
Keputusan pemerintah berbagi data pribadi kepada pihak ketiga memunculkan masalah tentang “pelanggaran privacy” (kerahasiaan pribadi). Di banyak negara, telah luas diperdebatkan apakah negara boleh membagikan data pribadi warga.
KTP kita, meski disebut KTP Elektronik, memang sekarang sebatas berisi data dasar seperti nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat, pekerjaan dan agama. Data seperti itu adalah data pribadi (personal), yang semestinya dijaga kerahasiaannya.
Membagikan data pribadi, bahkan jika cuma alamat email atau nomor telepon, dianggap sebagai pelanggaran serius dalam prinsip kerahasiaan pribadi. Itu sebabnya banyak website yang meminta data keanggotaan selalu mencantumkan janji untuk tidak berbagai data dengan pihak ketiga. Itu merupakan praktik standar.
*Lalu, bagaimana bisa negara begitu longgar berbagai, bahkan cenderung telanjang, menjual data dengan ratusan perusahaan swasta?*
Kementerian kini tengah memproses izin akses data kependudukan untuk 904 perusahaan, 300 di antaranya adalah bank perkreditan rakyat.
Kementerian berdalih praktik berbagi data pribadi warga negara dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-Undang memberikan kewenangan pada lembaga keuangan untuk memanfaaatkan data layanan publik, termasuk penegakan hukum, yang dikumpulkan kementerian/lembaga.
Tapi, peluang penyalahgunaan data pribadi warga dan pelanggaran privacy potensial sangat serius.
Terutama jika KTP elektronik yang lebih canggih benar-benar mau diterapkan. KTP digital itu tak hanya memuat data dasar seperti sekarang, tapi juga biometrik termasuk retina, sidik jari, golongan darah, bahkan penyakit tertentu.
*Maukah data pribadi Anda seperti itu dibagikan kepada ratusan lembaga swasta yang membuat hal-hal pribadi tak lagi bersifat pribadi?*
Di beberapa negara, berbagi data pribadi warga hanya diperbolehkan di kalangan lembaga-lembaga negara sendiri. Tujuannya adalah menyatukan data untuk memudahkan pelayanan publik. Tapi, berbagai data dengan swasta tidak bisa dibayangkan.
Perusahaan swasta sangat haus data pribadi warga negara. Selama ini, mereka mengerahkan kegiatan mata-mata bisnis (business intelligence) untuk mendapatkan data semacam itu sehingga mereka bisa mempertajam pemasaran produk dan jasa.
Tidak semua swasta nakal. Tapi, data pribadi warga potensial disalahgunakan.
Hal yang paling sepele, data pribadi warga dipakai untuk menyebar brosur atau SMS kepada pelanggan potensial.
*Ancaman lebih serius:*
Dengan ratusan perusahaan swasta terlibat, bukan mustahil data itu bocor ke luar negeri yang bisa dipakai oleh dinas rahasia asing untuk memata-matai warga Indonesia.
*Praktik membagikan data pribadi warga ke lembaga swasta harus dihentikan. Undang-Undang yang memberi kewenangan untuk itu harus digugurkan.*
Oleh: Farid Gaban
Gambar oleh Patsus Dede Sherman
24 Komentar
Waduh
Qlo simcard gimna ya…
Terkait Reg ulang Nomor, kini makin kontroversi..
Yin Dan Yang, bak Pisau atau pistol, semua dapat digunakan untuk tujuan positif atau negatif. Kunci ada di tangan user dlm hal ini Pemerintah dan ada kontrol dr masyarakat..
Alamak…
Sekarang saja banyak perusahaan asuransi dan kartu kredit swasta pada bagi data, dengan bukti saya miliki satu kartu kredit, tetapi ada telpon dari agen lain buat nawarin produk asuransi atau kartu kredit.
NO COMENT LAH sama rezim sekarang. bingung
Waduh….??? lho kok…? jadinya begini…ini artinya data pribadi di obral…gitu..?
semoga pemahaman saya salah…, karena meta data bias digunakan untuk kegiatan cyber operation..
Data pribadi ngaa boleh di bagikan kepada siapapun yang ngaa ada kepentingan dg yang punya identitas, UU yg berhubungan data pribadi harus di tukar agar privasi setiap orang terjamin, dalam hal ini pemerintah telah melanggar HAM
Walah data pribadi warganegara bisa diobral sedemikian rupa. Tidakkah terpikirkan dampaknya sangat besar sekali? Kalau pemerintah mau mengetahui data penduduknya kan sudah ada di database EKTP kenapa harus bekerjasama dengan swasta? Efek kantong kosong memang sangat kental dan baru terjadi saat ini.
Ada hubungannya gak yah antara registrasi ulang simcard dan berbagi data warga dengan menyambut pesta 2019 ???
Dari segi HanKamnya gimana yahh,apa udah dipikirkan ?
Sah2 saja kalo registrasi ulang sim card ini dicurigai banyak pihak. Sedangkan data pribadi kita di perbankan saja bocor kemana2 bahkan menjadi barang dagangan di kalangan kaum marketing tanah air. Tidak ada sangsi menjerakan yg diberikan pada pihak pembocor data. Apalagi data registrasi ulang simcard ini mengandung informasi yg jauh lebih sensitif. Siapa yg akan bertanggung jawab jika terjadi kebocoran datanya?
Was” juga misalkan ada intrik
Cuma bisa bilang Ealah..
Citizen single ID ibarat pisau,tergantung siapa yg pegang dan berfungsi apa.
Kadang sy jg tdk habis pikir utk apa ReRegistrasi lg? Toh selama ini semua perangkat bisa di intip dan diserap.. Ups!
salam bung PR … semoga sehat selalu bung ..
1, di warung sebelah lagi rame bahas nasams … emang masih perlu ya bung? hehe … emang nyang lebih jauh jangkauan dan lebih sakti lagi sudah ga ada lagi atau nambah terus bung .. hehe …
2. waktu hut TNI .. dari Hamas ikut ngucapin happy annerversary kepada TNI bung .. artinya apa ya bung PR .. hehe
salam sehat selalu semua rekan patga …
Mau dibawa kemana ?
Negara kita tercinta ???
Haahh..??!!
(Lirik lagu slank)
Software opinion analysis,alat sensor kominfo yg baru, plus data NIK n KK, klo mereka gak suka mgkin kita bisa dihajar kpn saja mreka mau, smoga tdk disalah gunakan, belinya pake uang rakyat, masa sih mau ngakalin apalagi dzolimi rakyat
apkh reg krtu sim ad hbgnya dgn pencurian data pilpres utk wna
COPAS:
PAK ANIES – SANDI, TOLONG HENTIKAN !!!
http://lintas-politik-news.blogspot.co.id/2017/10/cina-beli-pulau-reklamasi-seharga-rp.html?m=1
CINA BELI PULAU REKLAMASI SEHARGA Rp 400 Triliun, Jika Ingin Di Stop Maka Cina Akan Menghabisi Indonesia
LINTAS POLITIK – Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI), Yudi Syamhudi Suyuti mengungkap yang diduga aktor-aktor Negara dan korporasi yang jadi agen RRC dalam proyek reklamasi teluk Jakarta sebagai pintu masuk menjajah Republik Indonesia oleh RRC.
Ada dua faksi korporasi yang jadi agen Cina (RRC) untuk beli pulau reklamasi,” ungkap Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangan persnya, Kamis (18/5/2017).
Menurut Yudi, China Investment (Li Kasing) yang dioperasikan Sugianto Kusuma, Tommy Winata, dan lain-lain. Kemudian Lippo Grup (John Hwang) dioperasikan oleh James Riyadi.
Kedua kelompok ini menggunakan rezim saat ini untuk kuasai Indonesia lewat Proyek Infrastruktur. Yang gerbang sentralnya adalah Reklamasi Teluk Jakarta.
“Info ini harus kita buktikan dengan dibentuk Tim Independen. Apalagi ada info ke saya, bahwa Cina (RRC) siap membeli Indonesia melalui proyek infrastruktur, termasuk reklamasi seharga 400 triliun. Karena itu, kita perlu penyelidikan dengan cepat. Apalagi, pihak para pakar yang memback-up MRI telah siap 100 persen data-datanya,” bebernya.
Yudi menegaskan, agar bisa cepat keluar rekomendasi dari Komnas HAM bahwa ada keterlibatan Aktor-aktor Negara yang sangat penting bekerjasama dengan para Konglomerat Taipan untuk membuka pintu Penjajahan Cina ke bangsa pribumi Indonesia.
China akan menghabisi Indonesia…?. He he…dan anda @Aseng Sialan..! Knapa jadi org yg rendah diri dan penakut dan kemudian menakut2 tin…!. segitu dikdaya dan hebatkah RRC yg diandaikan RI bagai seekor lalat tinggal tepuk….?. Berhentilah menjadi provokator….! Cari info resmi.
ada yg membela diri nich…panas amat kyaknya
potensi china menghabisi Indonesia di jelaskan Panglima TNI disini :
https://www.youtube.com/watch?v=c9agn_8Mzx8
JUAL DATA MASYARAKAT ???
Kamis, 02 November 2017
Malaysia Heboh, Data Pribadi 46 Juta Pengguna Ponsel Dijual
Isu keamanan data-data pribadi pengguna ponsel sendiri sedang jadi pembahasan hangat di Indonesia.
Suara.Com Liberty Jemadu
Rabu, 01 November 2017 | 17:20 WIB
Ilustrasi kartu SIM telepon seluler. [Shutterstock]
Ilustrasi kartu SIM telepon seluler. [Shutterstock]
Suara.com – Pemerintah Malaysia sedang menyelidiki upaya penjualan data pribadi lebih dari 46 juta pengguna telepon seluler di negeri itu. Data-data itu diduga dicuri dan kini ditawarkan untuk dijual di internet.
Pembobolan dan pencurian data-data itu pertama kali dilaporkan oleh media lokal, Lowyat.net. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ada sejumlah orang yang menawarkan data-data pengguna ponsel dari beberapa operator seluler berbeda di sebuah forum online.
Menteri Komunikasi Malaysia, Salleh Said Keruak, mengatakan bahwa polisi dan regulator internet setempat sedang menyelidiki kasus itu.
“Kami telah mengidentifikasi beberapa sumber kebocoran potensial dan kami akan merampungkan penyelidikan itu dalam waktu dekat,” kata Keruak Rabu (1/11/2017).
Regulator internet Malaysia, Komisi Komunikasi dan Multimedia, mengaku telah bertemu dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa seluler lokal untuk membicarakan masalah itu.
Adapun data-data yang dijual itu berisi antara lain alamat serta nomor kartu identitas para pengguna ponsel.
Isu keamanan data-data pribadi pengguna ponsel sendiri sedang jadi pembahasan hangat di Indonesia setelah pemeritah mewajibkan setiap pemilik ponsel untuk mendaftarkan nomor mereka menggunakan data-data dari kartu keluarga dan KTP.
Lembaga swadaya masyarakat Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sebelumnya mengatakan bahwa regulasi baru ini rentan disalahgunakan oleh pihak lain untuk menjual data-data pribadi pengguna. Menurut Elsam aturan ini belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi hak-hak publik.
https://m.suara.com/tekno/2017/11/01/172036/malaysia-heboh-data-pribadi-46-juta-pengguna-ponsel-dijual
Masih kalah dengan di negara tercintaku pakcik ( = malaysia )..data pribadi warga bisa di akses oleh perusahaan swasta karena ada UUnya yang membolehkannya.
Negaraku hebatkhan pakcik….( edisi dongkol ).
mau tanya sama suhu2..betapa mudahnya wna jadi wni…itu kalo wna bisa jadi lebih banyak jadi wni di indonesia dan jumlahnya lebih banyak dari wni…apa yang terjadi?ini serius…dan ini sangat mungkin terjadi…pertama test water nya ada di jakarta misalnya…itu apa peran tni yg saya anggap masih pro rakyat indonesia…tni punya semua fasilitas…mulai dari inteligent,senjata,dan power of war…kemana tni…apakah tni harus sejalan dengan pemerintah??misalnya pemerintahnya tidak sejalan dengan semangat perjuangan pahlawan???
Ada berita benih padi dri negri anu di tangkap
Apkh indonesia skrg ini sedang menghadapi perang biologi…
Menjelang 2019 banyak yg hrs dijinakan, google, FB dan telegram sdh, berikutnya mgkin msk daftar tunggu, termasuk akun2 kritis lewat NIK n KK