Mari Kita Bedah Omnibus Law

26

Mari Kita Bedah Omnibus Law

1602151359363

Tujuan Omnibus Law ini dibuat awalnya untuk menyederhanakan aturan, jadi sifatnya ada aturan diatas aturan.
Jadi By Pass aturan atau bisa melangkahi aturan yang tumpang tindih, karena mau bagaimana pun kita tau sama tau ya, kalau banyak sekali aturan di Negara kita ini, yang terkadang tumpang tindih.

Nah Omnibus law ini hadir untuk menyederhanakan itu, tapi dalam prosesnya terdapat banyak cacat.
Prisip negara hukum itu terdiri dari due subtantif judge process of law dan due procedure judge process of law.

Dalam melaksanakan pembuatan undang-undang dan menyentuh due procedure judge process of law, pertanyaan apakah partisi publik disertakan? Menurut saya harus dan wajib hukumnya karena itu dasar atau sendi dari demokrasi.
Pasti nanti ada pertanyaan publik yang mana yang harus diikut sertakan? Itu kan yang mau dipertanyakan pemerintah? Nih saya bantu jawab.

Sesuai prinsip demokrasi dan HAM, yang paling benar ya tetapkan prioritas yang mesti didengar, dan yang paling utama yaitu yang akan terkena dampak dari peraturan ini.
Misal 200 juta rakyat Indonesia, mau itu WNI ataupun Bangsa Indonesia. WNI ama Bangsa Indonesia beda ya? Sudah pernah dibahas di sini jadi ga perlu dibahsa lagi ya, cari ya jangan malas-malasan, ingin disuapin terus.

Jadi yang mesti diikut sertakan yang terkena dampaknya, yang terkena dampak omnibus law ini ga cuma buruh loh ya catet, karena menurut saya yang terkena dampaknya itu seluruh rakyat. Hanya saja yang utama ya buruh dulu deh karena ada UU Cipta kerja, media mainstream selalu menyorot Omnibus Law dari satu pasal kan UU Cipta kerja, jadi saya ambil contoh itu.

Dalam urusan HAM (Hak Asasi Manusia) ada yang yang namanya HUD (hak untuk didengar) dan HUP (hak untuk dipertimbangkan), ini saya pake istilah sendiri ya.

Kenapa buruh punya HUD (hak untuk didengar) karena dialah yang akan terkena dampak dari peraturan tersebut, dan setelah dia didengar masuk hak yang selanjutanya yaitu (HUP) hak untuk dipertimbangkan. Right to be hear dan Right to be consideration tidak bisa di pisahkan dalam pembuatan undang-undang atau aturan karena menyangkut Hak Asasi Manusia. Jadi kaitannya dengan due procedure judge process of law, jelas pembuatan undang-undang ini serampangan atau asal-asalan karena buktinya masih ada yang merasa tidak didengar dan tidak dipertimbangkan.

Itu dari sisi hukum, dan dari prosedur di DPR juga aneh, kenapa aneh karena tidak ada draft final asli pada saat pengesahan bahkan sampai tulisan ini dibuat, yang tersebar dimedia hanyalah draft sebelum pengesahan. Ada dua draft yang pertama 1000 halaman, yang kedua 900 halaman.

Jadi jelas ya, prosedurnya salah, ya hasilnya pasti salah, karena due procedure judge process of law itu jantung hatinya hukum. Jadi kalau itu tidak bisa terpenuhi, sudah pasti due subtantif judge process of law tidak akan terpenuhi. Masih bingung ora? Ngene loh… Misal mau buat kue, dalam pembuatan kue diperlukan proses memasak, kalau ga dimasak, bisa itu kuenya jadi matang? Yo ora lah! Nah itu dia!

Mari kita cermati apa saja yang menjadikan undang-undang omnibus law ini kontroversi, berikut yang membuatnya kontroversi :

1. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, cacat dalam process, contoh nyata Baleg belum membaca bahkan menerima copy draft namun sudah disahkan
2. Cacat Demokrasi, suara yang menentang dibungkam (dimatiin Microphonenya) padahal mau bagaimana pun suara tersebut mewakili aspirasi masyarakat
3. Yang paling utama cacat konten dan terlalu banyak mudhoratnya (merugikan) dari pada maslahatnya (keuntungannya)
Konten/isi yang cacat

1. Pasal 35A : Fatwa halal bisa diterabas administratur. Padahal halal itu wilayah fatwa, wilayah keyakinan aqidah/beragama, wilayahnya ulama/pemuka agama. tidak bisa otomatis admnistratif mengkoreksi Al-quran (melampaui ketentuan ini), misal di Islam menurut ulama Babi tidak boleh dimakan.
2. Soal ketenagakerjaan, Upah minimum padat karya dihapus, upah sektoral dihapus, upah minimum kabupaten atau kota ada syarat dan ketentuan ekonomi dan inflasi
3. PHK dipermudah, kompensasi anjlok atau turun drastis dari 32x upah menjadi 25x upah. Perhitungannya lihat pasal 156
uang pesangon (UP) maksimal = 9x upah, uang penghargaan masa kerja (UPMK) maksimal = 10 x upah
Rumus : 1 UP + 1 UMPK = 9 + 10 = 19x upah, ditambah JKP (jaminan kehilangan pekerjaan) = 6x upah jadi total 25x upah

4. Soal Kedaulatan pangan, tidak ada lagi frase (kata-kata) kita akan berdaulat dalam pangan misal :
-Mengutamakan produk dalam negeri, impor tidak berdampak negatif terhadap usaha tani, mengutamakan saran hortikultura dalam negeri, wajib mengendalikan impor, pasar wajib mendahulukun penjualan hortikultura lokal.
5. Soal liberalisasi ekonomi, seluruh ketentuan investasi dari seluruh sektor mengacu pada undang-undang penanaman modal, modal asing jadi terbuka lebar bahkan untuk sektor ukm dan produk alutsista (wah nanti ini bahaya) bisa-bisa spesifikasi dan luar dalemnya kapal selam kita bocor kayak negara tetangga.
6. Sekolah/kampus menjadi organisasi pencetak uang bukan lagi sebagai organisasi nirlaba
7.Soal Lembaga pengelola investasi (LPI) – Pasal 161 dan 163, LPI dibentuk dengan diskresi yang besar antara lain :
– Azas imunitassecara perdata maupun pidana
-Tidak diperiksa oleh BPK (badan pengawas keuangan), padahal modalnya adalah asset Negara yang jumlahnya bisa ribuan trilliun rupiah
8. Soal lingkungan hidup, bahkan soal ini menjadi sorotan world bank, dihapusynya angka 30% sebagai besaran luasan kawasan hutan didalam DAS (daerah aliran sungai) atau Pulau, lucunya sekarang saja sulit untuk mewujudkan angka 30% lah ini dihapus syarat minimalnya
9. Memudahkan Asing, ijin investor, komisaris dan direksi asing, asing boleh memiliki rumah susun, dsb. Tanpa kemudahan saja banyak yang dilanggar apalagi dipermudah.
10. Ini yang paling kontroversi dan menurut saya menyangkut seluruh rakyat Indonesia yaitu masalah agraria (pertanahan) yang mengubah pasa 8 dan pasal 10 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Pasal ini pin dianggpa paling kontroversial namun ya itu substansinya masih simpang siur karena tidak adanya draft resmi yang beredar

Semua ini diambil dari Cuitan Bapak Mulyanto : Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Anggota komisi VII, Anggota BALEG (badan legislatif)/ sekretaris MPP PKS, kecuali yang terakhir. Bahkan sampai tulisan ini dibuat draft asli/ final/ resmi masih tidak ada dan tidak dapat diakses public.

Terkahir kita ini seperti domba yang digiring menuju penjagalan, hanya bisa menunggu nasib kapan akan disembelih, jika sampai undang-undang itu disahkan. Dan eksekutif yang menginisiasi seperti membeli waktu dengan membuat pernyataan hoax, huek, karena lewat 30 hari Undang-undang akan berlaku secara otomatis.

BACA : https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt541eaf939db4b/apakah-uu-yang-baru-disahkan-oleh-presiden-otomatis-langsung-berlaku/

Dan ini merupakan pengkhianatan terhadap rakyat dan penghinaan yang sangat menghinakan dan ini merupakan pelanggaran konstitusi, masa iya mengesahkan kertas kosong, tidak ada draft final pada saat sidang DPR.

Karenanya sudah sering dibahas disini sumber masalah utama negara ini karena sudah lupa dan jauh dari nilai kebenaran Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila adalah kebenaran bangsa Indonesia.

Kebenaran bangsa Indonesia adalah kemuliaan Bangsa Indonesia.

Menegakkan KEMULIAAN BANGSA INDONESIA ADALAH KEINDAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.

 

Ayo ambil sample, kenapa Eksekutif dinegara ini seperti diatas angin, dan Legislatif dengan mudahnya setuju undang-undang cilaka (UU OMNIBUS LAW) yang diinisiasi Eksekutif?

Jawabannya jelas, antara Eksekutif dan Legislatif, bahkan Yudikatif itu orang yang sama (dibaca dari Partai atau golongan yang sama), jadi cuma dagelan saja, contoh Yudikatif yang mengangkat Eksekutif dan Legislatif, Eksekutif dan Legislatif tadi masih orang yang sama (dibaca dari Partai atau golongan yang sama), jadi wajar jika kolusi, iya wajar, contoh lagi, sewaktu Undang-undang pelemahan KPK, tetap ujungnya diminta Judicial review atau hak uji materi, Pilpres juga mesti diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Capturel

 

Capture;

 

Capture

 

Jadi kolusi itu suatu keniscayaan, atau bisa saja terjadi, karenanya sudah dari dulu kami ingatkan kembali ke nilai kebenaran Bangsa Indonesia, bubarkan semua partai politik, bangun sistem politik tanpa partai politik, musyawarah untuk mufakat dengan mencari kebenaran bukan pembenaran.

 

Salam waras, Salam People Power

 

F.E.A.R ada dua arti yang pertama FORGET EVERYTHING AND RUN dan yang kedua FACE EVERYTHING AND RISE

PILIHAN ADA DI TANGAN KITA SEMUA SEBAGAI BANGSA INDONESIA

 

Share.

26 Komentar

  1. Yuuuukk…..Kapan konkritnya , bro ? Kabarkan kepada kami, anak-anak bangsa , gelorakan jiwa kami untuk bergerak demi masa depan anak-anak bangsa dalam bingkai NKRI-MerahPutih-Pancasila-UUD1945/NA!!!

  2. Lama SR jadi tergelitik juga komentar, emang lucu sekarang ini, yang satu konfrensi pers nangkap penyebar hoax, yang satu live wawancara dibilang tidak memegang draft, sampai pembaca acaranya tanya terus dari mana tau ini hoax atau enggak? Yang dua orang ditengah kayak nahan ketawa, ancur… Ancur… Gini amat ya hukum dimari…

  3. Aneh emang aneh emang,
    Ada yg teriak teriak, bahkan mengancam agar rakyat tidak berkumpul,menjaga jarak, pake masker,,ribut covid 19 . TETAPI disisi lain mengundang sebagian rakyat agar turun dijalanan berdemonstrasi atas kebijakan yg dikeluarkan oleh yg teriak teriak, woi woi apa tdk punya mata “mata”,”telinga” atas aspirasi rakyat, kan bisa diprediksi. Rntar muncul klaster aparat, klaster pendemo,,,,,adyh mak kenapa babe sperti ini

  4. Omnibus Law hanyalah awal..
    100 juta bangsa Han menggantikan supremasi suku Jawa menduduki tanah nusantara..

    Jika terpaksa memilih, lebih baik di jajah US

  5. nasib owh nasib bangsaku…ributin sekelas meliguslow…negara lain bangun pltn dan roket ke mars…nasib host tanya menteri pake korsi..negara lain sibuk bikin paksin trance mutan…nasib negaraku..jualan rendemsvir disaat negara lain bikin pirus nya…

  6. Pejuang Zaadul on

    Semoga UU HIP segera di ketok juga. Biar para preman dan mafia berseragam n patriot berseragam bisa jelas pemisahnya. Jika terjadi Caos. TNI yg masih berjiwa patriot urusi saja Perbatasan dan musuh dari luar dan main senyap musnahkan para penghianat negara Urusan wereng coklat biar rakyat yg atasi. Klo bisa bandara internasional di tutup biar para bajingan di DPR di gantung di monas sama rakyat. Rakyat indonesia punya pasukan elit buat ngadepin wereng coklat yaitu anak STM yg hampir tiap minggu udah berlatih tawuran

  7. Akur bung. Baik secara substansif maupun secara proses UU sapu jagat ini sangat menyalahi aturan. Isi dari UU ini mengatur segala bidang dicampur menjadi satu. Isinya pasti akan banyak bertentangan dgn berbagai UU yg ada sebelumnya. Tidak hanya UU malah bertentangan dgn UUD 1945 dari otonomi daerah, ekonomi kerakyatan, kebebasan beribadah sampai pekerjaan, dan penghidupan yg layak. Dan tentunya UU sangat bertentangan dgn Pancasila. Secara proses, dari awal UU ini dibuat sdh salah. Dari tidak adanya dengar pendapat dari masyarakat yg terkena dampaknya sampai kajian akademis jg tdk ada. Sedangkan diakhir, UU ini disahkan tanpa ada draft final dan tdk ada pembagian naskah UU ke anggota DPR sehingga para ketua DPR saat itu mengesahkan apa? Ini jelas sdh bertentangan dgn prosedur di DPR itu sendiri. Dan tentunya publik akan menilai kenapa ketua DPR tsb mempunyai motif utk mempercepat mensahkan UU tsb. Bangsa ini terlalu sibuk dgn urusan yg membuat rakyat gaduh dan gelisah bahkan terkesan mengorbankan dan mengadu domba rakyat padahal kalau bangsa ini fokus kepada kemajuan bersama bukan utk kepentingan golongan tertentu dan tanpa dibuat gaduh oleh para pembuat kebijakan tsb maka bangsa kita insha Allah akan tinggal landas menjadi negara maju

  8. pencari kebenaran on

    menteri gendut juga udah bilang kan kalau keonaran ni semuanya dari asing, makanya para punggawa TNI/Polri jangan takut, berani karena benar. bubarkan dan tumpas semua sumber keonaran dan gangguan stabilitas negara, tunjukkan kalau pajak buat keamanan tidak sia-sia. /s

    • Satu katakan ” kami sdh kantongi dalang demo”
      Satu lagi katakan ” didalangi asing ”
      Satu nya katakan “sedang kumpulkan bukti,saksi untuk seret dalangnya ”

      Mana yang benar neh Om?..
      Apa dalangnya kuntilanak,gendoruwo, buto ijo, tuyul, dan sebangsanya …..hingga sulit diungkap?…

      Rakyat hanya pengen solusi,bukan hoax,hoaks ” dalang” dikedepankan…

      Kalo ada dalangnya tangkap cepat jgn ragu ragu, kalo ragu berarti ? Hoaks dong

    • pencari kebenaran on

      katanya tujuan VOC juga awalnya cuma berdagang, look how that turned out. LMAO talk about superior hindsight

      • Jenggot bonar on

        Apa bedaya VOC sama JAPAN, sama sama pernah menjajah Kita…. Lantas kita antipati sama jepang gak to, yataya kita dan jepang bisa berkolaborasi dalam segala hal dan bayak manfaat daripada madhorot yang di timbulkan dengan adanya kerjasama ini . Kita ambil hikmahya aja, gak mungkin pemerintah membunuh rakyat demi kekuasaan yang notabene tidak abadi ini, asing tetaplah asing gak mungkin 100 persen pemanku jabatan rela menghancurkan bangsaya demi asing, aseng dan asong. Kalo itu terjadi apa bedaya sama NEW MELOSEVIC …..

          • Jenggot bonar on

            Bayak sekali manfaat yang kita dapat dari kerjasama dengan swasta, yang pegang kendali tetap kemhan sbagai otoritas dari alutsista tsb. Swasta haya sebagai sub kepanjangan tangan kemhan saja. Contoh sari bahari malang, ludin bayuwangi, dan masih bayak lagi swasta nasional lain yang sudah di akui keandalan prodaknya. Yang penting bisa besenergi bunm dengan swasta dan yang paling penting item yang yang rahasia akan di pegang BUMN pastiya

  9. Lebih tepatnya sumber keonaran adalah para pembuat kebijakan itu sendiri yang tidak bisa membuat kebijakan yg adil terutama utk kaum buruh. Apakah pembuat kebijakan itu didanai oleh asing? Mengingat dari awal pembuatan UU itu sangat kontroversial dan begitu terburu2 seperti dikejar2 oleh sang pemilik dana.

    • Satu pihak ” saya yakin demo ini didalangi asing ” ( versi penguasa )
      Satu pihak ” mereka mereka pembuat kebijakan di danai asing ” ( versi rakyat )
      Bingung kepala,,,”terus yang dibiayai aseng sopo mbah ? ( versi anak anak )

  10. pencari kebenaran on

    ROFL imagine getting entangled in some small irrelevant s**tty mountainous country just to flex on some poor sod, but getting paid to do so.
    surely this huge mission is of paramount importance to some mysterious objective which is totally beneficial to the people of greatest nation
    /s

  11. Belum baca uu ciptaker tapi yakin bahwa yg berredar hoaks kata sang menteri,
    Dikejar pertanyaan ketua YLBHI,,,kepepet eh marah naik pitam….woalaah lah pak mbok ya persiapan dulu kalo diundang mata najwa trans7.

    Yakinkan rakyat bahwa pemerintah yakin dengan jajarannya terhadap isi uu ciptaker…kalau petinggi dan dewan aja belum baca naskah yang asli bagaimana rakyat akan yakin…

    Coba dicetak dulu draft uu finalnya,bagikan kpd dewan,jajaran petinggi pemerintah,tni,polri baru disahkan kan akan enak menjawabnya pak de…kalo ada riak riak wajar to…lek lek jgn tuntut rakyat membaca,memahami kalo yg mengeluarkan dan mensahkan banyak yg belum baca ….logika terbalik.

  12. Di sebuah negara d tengah pasifik (bukan di Indonesia) itu dulu ada double fungsi, lalu hilang. Tapi sekarang muncul lagi, bahkan jadi salah satu oligarki! Tapi sekarang double fungsi di kuasai oleh seragam warna bukan biru orange hijau white ungu….

  13. Sejarah itu seperti puisi, terulang dan berirama.

    Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati.

    Tegakkan hukum walau langit harus runtuh.

    Warm Regards,

  14. USIA BUMI 4.5 MILIAR TAHUN

    Bumi bukanlah sekedar benda mati yang diam. Bumi memiliki siklus aktifitas seolah bernafas. Bumi juga bergerak, bergetar, dan air laut pun terus mengalun. Dinamika bumi juga mengikuti kaidah fisis serta memiliki mahluk lain yang menghuninya selain manusia, yang juga harus kita mengerti. Tanpa pengetahuan akan dinamika bumi, manusia akan memandang seluruh aktifitas bumi yang mengganggu sebagai bencana.

    Banjir adalah mekanisme pengaliran air yang juga menjadi agen pengangkut unsur hara penyebar kesuburan. Longsoran merupakan proses stabilitasi lereng secara alamiah, gempa merupakan pelepasan tenaga akibat gerakan tektonik kulitnya. Letusan gunungapi sejatinya kegiatan magma di dalam bumi yang perlu disalurkan.

    Dinamika geologi bumi merupakan ciri planet yang layak untuk menunjang kehidupan manusia. Mitigasi dinamika geologi bumi ini tidak dapat diabaikan. Banjir tidak perlu selalu dimusuhi, longsoran jangan hanya dicaci. Semua dinamika geologi bumi ini perlu dimitigasi, diketahui dan dimengerti untuk menunjang lingkungan yang layak, dan aman.  Dengan begitu nafas dan detak-detak bumi tidak hanya dianggap sebagai bencana.

    Manusia memerlukan ruang untuk menunjang kehidupan. Namun, tidak semua tempat layak dihuni, dan mampu menunjang seluruh kebutuhan manusia. Ada ruang di bumi yang pas untuk ditinggali, ada ruang yang hanya dapat ditanami.  Selain itu, ada pula ruang yang dapat dimanfaatkan hasil buminya, airnya, mineralnya, minyaknya, gasnya. Dan ada pula yang dapat dimanfaatkan secara bersama dan bergantian.

    Ekosistem yang layak huni luasnya terbatas. Ekstraksi sumberdaya alam yang tak terkontrol, dan tanpa usaha  mitigasi dinamika lingkungan akan membahayakan kelangsungan hidup. Manusia dengan ilmu, akal dan pengetahuannya dituntut harus mampu melakukan konservasi ekosistemnya secara bijak. Keterbatasan ruang harus dipelihara.  Singkatnya, konservasi lingkungan hidup perlu dilakukan dengan lebih bijak.

    Mengambil hasil bumi dan sumberdaya alam merupakan salah satu kegiatan manusia sejak mereka diciptakan. Demi bertahan hidup, manusia awalnya memanfaatkan air, buah-buahan, dedaunan, hutan hingga sumber daya pangan dan juga sumber daya energi. Kemajuan ilmu pengetahuan mampu memperkirakan kebutuhan air tawar dan bahan makanan satu individu manusia.
    Ekstraksi sumberdaya alam sudah seharusnya dilakukan manusia dengan bijak, lantaran bila berlebihan akan menimbulkan ketimpangan ekosistem. Tentu kita tidak boleh mengambil semua saat ini, dan memproduksi sebanyak-banyak untuk hari ini. Ekstraksi sumberdaya alam harus dikontrol dengan ilmu, akal dan pengetahuan serta diproyeksikan untuk memenuhi  kebutuhan tidak sekadar masa kini, tetapi harus  memperkiraan kebutuhan anak cucu kita pada masa depan.

    JANGANKAN BUMI, LANGIT DAN ANGKASA SAJA SUDAH DIKOTORI OLEH MANUSIA.

Leave A Reply