POLEMIK BARU DI ATAS GUNUNG PENANGGUNGAN

POLEMIK BARU DI ATAS GUNUNG PENANGGUNGAN

Hari ini dikhabari rekan kita Riza Hayasi … kalau nama saya muncul di media massa sehubungan dengan “polemik baru” tentang rencana Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk membangun jalan setapak di gunung Penanggungan, dari dusun Tamiajeng menuju puncak Penanggungan. Sebetulnya saya pada awalnya cukup intens membela kawasan gunung Penanggungan yang dahulu digelari sebagai Pawitra(n) karena ada hubungan batin spiritual pribadi, karena sejak berusia 14 tahun hingga saat ini berusia 47 tahun, saya dititipkan adat Majapahit guna memahami ilmu yang tersebar dalam ratusan situs di Pawitran.

Sejak tahun 1982, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengetahui potensi purbakala dan wisata sejarah itu. Tetapi keterbatasan anggaran daerah telah membelenggu upaya pembangunan infrastruktur yang ada. Kecuali satu situs utama “Candi JOLOTUNDO”, telah dibuatkan akses menuju kesana dalam kesederhanaan. Karena dipercaya disanalah ilmu tertinggi tentang kepemimpinan di era Kerajaan Kahuripan : GARUDAMUKHA dipaparkan dalam relief candinya.

Di lokasi itu pula transformasi Garudamukha menjadi GARUDA PANCASILA terjadi. Pengunjung yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, tetapi itu lokasi wajib bagi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BELAJAR ILMU NASIONALISME BANGSA. Sehingga lokasi ini jadi sangat penting dan sensitif karena didatangi petinggi negara.

Gunung Penanggungan mempunyai 5 puncak, yaitu : Gunung Bekel, Gunung Sarahklopo, Gunung Kemuncup, Gunung Gajahmungkur dan puncak utama Pawitran. Di keempat gunung perwara itulah tersebar beberapa situs purbakala dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur di Trowulan mencatat ada 48 situs dalam pengawasannya. Sedangkan catatan arkeolog kolonial mendata 112 situs, berarti ada selisih yang diakibatkan hilang atau rusaknya situs atau terjadi pencurian atau kembali tertelan belantara atau terkena longsoran. Sedang saya pribadi pernah menemui turis Belgia yang membawa catatan berisi 168 situs (konon didapatkan dari museum di Leiden), beberapa saya datangi dan belum tercatat dalam catatan BPCB ataupun pihak lainnya.

Berbagai pihak sebenarnya mengusulkan agar gunung Penanggungan di daftarkan ke UNESCO sebagai kawasan dengan jumlah situs purbakala terbanyak di Indonesia atau bahkan dunia. Ada beberapa organisasi dan lembaga budaya mengusulkan sejak era Gubernur Jawa Timur dijabat SOELARSO, tetapi karena ada hal lain yang dianggap lebih penting hal tersebut terabaikan. Baru pada era Gubernur Jawa Timur SOEKARWO, rencana revitalisasi dan upaya perlindungannya diangkat kembali. Salah satu yang paling intens mengajukan proposal pertimbangan adalah Yayasan Universitas Surabaya lewat kegiatan “Ubaya Training Center” atau UTC, sehingga berhasil menggugah hati para petinggi Jawa Timur untuk mengelolanya.

Pada tanggal 20 Oktober 2014 yang lalu, diadakan pertemuan informal di situs Candi Jolotundo antara pihak Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; BPCB Trowulan; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto; Perhutani duduk bersama membicarakan rencana yang akan ditempuh Gubernur. Masing-masing pihak memberi masukan menurut pemahamannya, termasuk saya berbicara selaku pemerhati sejarah dan budaya. Pada intinya gubernur akan menjadikan Penanggungan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP), tetapi meminta kita merumuskan berapa luasan yang harus dilindungi. Menurut BPCB adalah seluas 68 hektar sedangkan menurut proposal UTC-UBAYA adalah 200 hektar. Tetapi saya meminta agar para pihak melakukan survey bersama terlebih dahulu sebelum menentukan luasan area konservasi, agar pengamanan wilayah bisa lebih dipertanggung jawabkan. Semua pihak menyetujuinya, agar dilakukan pendataan ulang semua situs dan mengamankan buffer zone agar gubernur bisa memohon area tersebut pengelolaannya kepada pihak Perhutani.

Masalah lain yang mengemukakan adalah tentang kewilayahan, karena gunung Penanggungan dimiliki secara administratif oleh 2 kabupaten : Mojokerto dan Pasuruan. Maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memikirkan akses perolehan keuntungan secara adil bagi kedua wilayah itu atas penetapan kawasan. Survey dan planning direncanakan dalam tahun anggaran 2015, tetapi penetapannya tetap akan diproses secepatnya agar ancaman kerusakan bisa diminimalkan. Perlu diketahui bahwa kerusakan area penyangga gunung Penanggungan adalah akibat penambangan batu dan pasir di semua sisinya. Dan pada akhirnya Gubernur Jawa Timur SOEKARWO telah menepati janjinya dengan menerbitkan : PENETAPAN SATUAN RUANG GEOGRAFIS KAWASAN PENANGGUNGAN SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI bernomor : 188/18/KPTS/013/2015. Maka secara yuridis formal Kawasan Penanggungan dibawah kelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Posisi saya pribadi dalam masalah Penanggungan hanya pengamat, dan menarik diri dari keterlibatan lebih jauh. Hal ini setelah ada suara negatif dari salah seorang pengurus UTC-UBAYA yang menganggap saya bertindak melangkahinya. Padahal dalam pertemuan dengan Gubernur dan para pemangku daerah, saya memuji dan mengandalkan Yayasan UBAYA dalam melakukan CSR Budayanya. Karena ada hubungan baik dengan para pengurus yayasan dan agar tidak terlibat ke konflik lebih jauh dengan rekan-rekan di UTC, saya putuskan untuk tidak lagi terlibat hal ini agar rekan-rekan UTC-UBAYA lebih perform melakukan tugasnya. Toh ini semua kita lakukan guna melindungi kepentingan bersama. Dan tiba-tiba muncul kasus heboh ini, saat Pemkab. Mojokerto mengumumkan proyek pembangunan jalan setapak ini.

Rekan wartawan mewancarai saya, dan saya mengomentari normatif dari apa yang saya paham dan tahu. Semoga rekan-rekan UTC-UBAYA tidak menganggap wawancara ini melangkahi kewenangannya kedua kali. Saya ucapkan selamat berjuang kepada rekan-rekan semua yang terlibat penyelamatan kawasan, ijinkan saya berkonsentrasi menghadapi KASUS TROWULAN dan revitalisasi cluster budaya di SINGHASARI.

Jaya – Jaya – Wijayanti
by Patsus Deddy Endarto Wilwatika
Surabaya, 04 Februari 2015