KEMERDEKAAN Menuju Kedaulatan Bangsa Sepenuhnya jilid 4

KEDAULATAN PANGAN Bangsa Indonesia

Kedaulatan pangan adalah hak Bangsa ini untuk mendefinisikan sistem pangan untuk Bangsanya sendiri dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pangan.

“Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi “hak asasi” setiap rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan Indonesia, program utama yang dicanangkan pemerintah adalah tercapainya swasembada pangan yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.

Bahkan, pernyataan Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno, seperti tertera pada prasasti peresmian gedung IPB (27 April 1952),
bahwa “Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner”.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa persoalan pangan menjadi landasan yang paling mendasar dari kedaulatan suatu bangsa sehingga upaya pemenuhannya diperlukan usaha secara menyeluruh dari segenap komponen dan potensi bangsa.

Swasembada pangan merupakan dasar untuk mencapai kemandirian pangan tanpa tergantung dari negara lain sehingga dapat tercipta kemandirian bangsa.
Terciptanya kemandirian bangsa tersebut pada saat itu dikenal dengan Berdiri di atas Kaki Sendiri (Berdikari). Upaya itu tentu saja dijiwai oleh pengertian yang tersurat pada Pembukaan UUD 1945.
Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa para pendiri bangsa telah menggariskan agar segenap kekuatan dan potensi bangsa hendaknya dikerahkan untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai landasan yang paling asasi untuk tercapainya kedaulatan negara.

Definisi pangan menurut UU No. 18 Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

 

Ketahanan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.
Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety).

Ketersediaan pangan bagi masyarakat (food availability)
Dalam upaya membangun ketersediaan pangan bagi masyarakat dipandang perlu menggalakkan diversifikasi (penganekaragaman) pangan, melalui upaya penyediaan pangan yang beragam untuk memenuhi permintaan. Juga mendorong berkembangnya industri pangan berskala kecil, menengah dan besar di pedesaan maupun perkotaan. Diversifikasi pangan juga berorientasi sumberdaya lokal artinya memenuhi kebutuhan pangan beragam diutamakan dari produksi lokal sekaligus dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang positif di daerahnya.

Keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat (food accessibility)
Sebagai kebutuhan dasar manusia maka pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu, perlu ditumbuhkembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman baik sumberdaya bahan pangan, kelembagaan maupun budaya lokal.
Kelayakan untuk diterima konsumen (consumer acceptability)
Dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk dapat diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Dalam upaya meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu.

Keamanan untuk dikonsumsi (food safety)
Faktor yang tak kalah pentingnya adalah keamanan pangan. Yang dimaksud keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

“Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”.

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.
Saat ini, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi salah satu tantangan utama dalam permasalahan pangan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka permintaan pangan pun terus meningkat. Selain itu, tantangan lainnya adalah pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim dan adanya persaingan pangan untuk konsumsi dan bioenergi. “Ketiga hal itu kalau tidak di-manage dengan baik akan mengancam ketahanan pangan global,” (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS)

visi pemerintah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kedaulatan pangan vs ketahanan pangan
Kedaulatan pangan tumbuh dalam menanggapi ilusi yang diberikan oleh prinsip ketahanan pangan kebijakan penyediaan pangan yang dominan secara global. Kebijakan ketahanan pangan menekankan akses pangan bernutrisi yang mencukupi untuk semua, yang dapat disediakan melalui produksi dari dalam negeri maupun dari impor. Dengan mengatasnamakan efisiensi dan produktivitas, di berbagai negara justru berkembang rezim korporasi pangan di mana perusahaan besar mendominasi produksi dan perdagangan pangan sementara petani kecil terlantarkan.Fokus ketahanan pangan pada rezim korporasi pangan demi produktivias dan efisiensi telah menyebabkan berbagai masalah yang terus meluas secara global, seperti hilangnya pangsa pasar bagi produsen kecil dan berbagai dampak lingkungan dari pertanian.

Haiti telah menjadi contoh bagaimana produsen kecil tumbang akibat korporasi pangan. Urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan mencerminkan hilangnya budaya pertanian subsisten menuju budaya buruh pabrik. Petani dipaksa pindah karena beras yang diimpor dari Amerika Serikat jauh lebih murah sehingga beras yang diproduksi secara lokal tidak mampu bersaing. Pada tahun 2008, Haiti mengimpor 80 persen beras yang dikonsumsinya, sehingga menyebabkan mereka sangat rentan terhadap perubahan harga dan suplai dunia. Ketika harga beras melonjak pada tahun 2008, banyak masyarakat yang tidak mampu membelinya, sedangkan produksi pangan dalam negeri sudah terlanjur turun, sehingga suplai pangan tidak mencukupi dan banyak yang memakan makanan yang tidak layak.
upaya pencapaian swasembada pangan di Indonesia menunjukkan kuatnya keinginan bangsa untuk mencapai kemandirian pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Namun, pada praktiknya upaya pencapaian kemandirian pangan selama ini dihadapkan pada banyaknya persoalan dan kendala yang kompleks dan menghambat tercapainya ketahanan pangan.

Persoalan yang mendasar adalah ketidakmampuan sistem pemerintahan pusat maupun daerah otonom untuk menjamin terbentuknya sistem pangan yang mandiri dan berdaulat, baik produksi maupun konsumsinya.
Selain itu, pemerintah sangat LEMAH dalam menghadapi kebijakan negara ekonomi maju yang menggunakan komoditas pangan sebagai alat politik maka sistem kedaulatan pangan sebagai sub-sistem kedaulatan negara Indonesia perlu diperkuat.
Dalam hal ini pengertian kedaulatan pangan adalah sistem yang menjamin hak suatu bangsa dalam penentuan kebijakan pangan berbasis kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang diutamakan dari produksi sendiri melalui pengendalian sistem produksi, konsumsi dan distribusi yang berperikeadilan berdasarkan potensi sumber daya, ekologis, sosial, ekonomi dan budaya untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dan Masalah KLASIK yang membuat Indonesia selalu lemah dan tidak bisa Swasembada Pangan untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Menuju Kedaulatan Pangan adalah menyangkut Hal yang selalu mengganggu Pilar pilar Ketahanan Pangan yaitu :
1.Ketersedian Pangan
2.Akses Pangan
3,Pemanfaatan Pangan
4.Stabilitas Pangan ,.
Asing Tau betul bagaimana cara Mengganggu Pilar Pilar ketahanan Pangan aga bangsa ini tidak pernah menjadi bangsa yang Swasembada pangan apalagi menuju Kedaulatan pangan,

MEMORABILIA SWASEMBADA BERAS

Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan Pak Harto dianugerahi sebuah medali bertuliskan ”From rice importer to self sufficiency” dari Food and Agriculture Organization (FAO). Tidak hanya penghargaan dari FAO, beberapa tahun kemudian Pak Harto juga mendapatkan penghargaan dari PBB mengenai kependudukan.

Saat Mencapai Swasembada Pangan Gabah sebanyak 100.000 ton yang dikumpulkan secara gotongroyong dan sukarela oleh petani Indonesia, diserahkan kepada FAO (Food and Agriculture Organitazion) lewat pak Soeharto . Gabah itu kemudian diteruskan kepada warga-warga yang mengalami kelaparan di berbagai belahan dunia, khususnya di Afrika.
Bantuan antar petani ini merupakan sejarah yang pertama kali terjadi di dunia, sekaligus merupakan indikasi, keberhasilan pertanian saat itu di Indonesia. Indonesia berhasil berswasembada beras tahun 1984 setelah sekian lama menjadi pengimpor beras terbesar di dunia.
Sebagai perbandingan, jika tahun 1969 Indonesia hanya mampu memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton, pada tahun 1984 bisa mencapai 25,8 juta ton.
Tahun 1984, merupakan puncak produktivitas pangan Indonesia. Yang semula tak kurang dari 2 juta ton pertahun, beras diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka tahun 1984 telah bisa memenuhi kebutuhan sekitar 160 juta penduduk (saat itu) dan bahkan secara gotong royong petani Indonesia mengumpulkan gabah secara sukarela sebesar 100.000 ton untuk disumbangkan kepada petani dunia lain yang kekurangan pangan.

Keberhasilan ini telah membuat FAO yang saat itu Mr. Edouard Saouma sebagai Direktur Jenderalnya, mengundang Presiden Soeharto untuk bicara pada forum dunia, tepatnya tanggal 14 November 1985.
Dalam ulang tahunnya yang ke-40, organisasi pangan dan pertanian PBB itu, mempersilakan pak Soeharto untuk berbicara tentang pengalaman sehingga pada hal-hal teknis pelaksanaan dalam upaya menaikan tingkat produktivitas dengan mencapai tingkat berswasembada pangan tersebut. Berbicara lebih dari setengah jam, Soeharto menyatakan, bahwa negara-ngara maju mempunyai tanggungjawab dan kemampuan untuk memberi kesempatan kepada negara-ngara yang sedang membangun untuk ikut maju dan sejahtera dalam mnggalakkan pembangunan ekonomi dunia yang lebih adil dan merata.

“Dari pada kemampuan dan modal besar yang tersedia digunakan untuk adu kekuatan senjata yang menjurus kepada kesengsaraan dan penderitaan manusia, lebih baik dipergunakan untuk memenuhi tanggungjawab (kemanusiaan) itu, sehingga terwujud suatu tatanan hubungan dan kerjasama internasional yang mendatangkan keadilan sosial yang merata di seluruh dunia. Itulah yang menjadi idam-idaman semua umat di dunia.”
Presiden Soeharto menjelaskan pula pada forum tersebut, bahwa” bangsa Indonesia ingin membangun manusia Indonesia yang utuh, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani seperti budaya yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya yang merupakan pandangan hidup sebagai bangsa.”

Bulan Juli 1986, Direktur Jenderal FAO, Eddouard Saouma menyebut Soeharto sebagai lambang perkembangan pertanian Internasional, tiba di Jakarta untuk menyerahkan penghargaan berupa medali emas FAO. Medali yang terdiri dari dua jenis, yakni yang berukuran kecil dan satunya lebih besar, berukiran timbul bergambar Soeharto dengan tulisan”President Soeharto Indonesia” dan sisi lain bergambar seorang petani yang sedang menanam padi, bertuliskan “From Rice Imoprter to Self-Sufficiency”.
Pada tahap pertama, medali itu dicetak dalam jumlah cukup banyak yang terbuat dari emas, perak dan perunggu. Pencetakan berikutnya untuk dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk membantu negara-negara yang sedang kelaparan, selain juga untuk aktivitas FAO dan negara-negara yang membutuhkan bantuan FAO.

PRESTASI Bangsa tersebut diatas tidak didapatkan dengan mudah tetapi dilakukan dengan Strategi,Kebijakan dan Pelaksanaan yang sungguh sungguh
Pak Harto Arah dan pola pembangunan ekonomi nya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang sudah dilaksanakan sampai dengan Pelita VII (sampai tahun 1996).
Di dalam Pelita I bahkan Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras.

“Peningkatan produksi pangan bertudjuan agar Indonesia dalam waktu lima tahun jang akan datang tidak usah meng- impor beras lagi . Tudjuan lain ialah memperbaiki mutu gizi pola konsumsi manusia Indonesia melalui peningkatan produksi pangan jang mengandung protein chewani dan nabati, terutama ikan dan katjang-katjangan. Akibat positif dari peningkatan produksi beras ialah bahwa lambat-laun tidak perlu lagi mengimpor pangan, sehingga dengan demikian devisa jang langka itu dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku jang diperlukan untuk pembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor indus-tri. Selandjutnja, peningkatan produksi pangan akan meningkat-kan pendapatan petani-petani pangan. Ini akan meningkatkan taraf penghidupan para petani jang telah sekian lamanja hidup dalam serba kesengsaraan dan kemiskinan.” (kutipan kalimat yang terdapat dalam buku pedomen Repelita)

Revolusi Agraria atau Revolusi Hijau di Indonesia yang diterapkan melalui empat langkah, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pertanian. Beras menjadi komoditas yang menjadi Prioritas utama di Pelita I.
Semua cara digunakan untuk meningkatkan produksi beras, dengan pembuatan dan perbaikan sarana irigasi di berbagai daerah persawahan, Pembuatan Bendungan, pemberian modal bagi masyarakat petani, penelitian dan penggunaan bibit unggul, serta menggunakan Teknologi untuk sarana pertanian.

Organisasi bimbingan massal (Bimas) dibentuk sebagai penyalur kebijakan yang melibatkan semua level pemerintahan dari pusat sampai desa.
Dilingkup petani, dibentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk menjalankan instruksi di lapangan. Petani tidak diperbolehkan mengambil keputusan Produksi memakai Benih apa, Pemerintahlah yang akan memutuskan jenis benih apa yang akan digunakan, berapa lama waktu tanam, jenis pupuk, pestisida, dan lain-lain.
Kemudian, petani tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah dan Petani diberikan penyuluhan oleh Tenaga Penyuluh Lapangan,,tugas tenaga penyuluh memastikan petani petani menjalankan intruksi pemerintah dan memastikan petani menjalankan bimbingannya ,tenaga penyuluh tersebut dibentuk oleh Departemen pertanian
Petani beruntung saat itu mendapatkan benih unggul melalui program revolusi hijau saat itu. Soeharto menangkap revolusi hijau dengan tekad, dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan dan program, dicetak melalui institusi, kemudian disediakan SDM dan dana serta mobilisasi masyarakat petani.tetapi bila petani membangkang dan ada pihak pihak yang ingin mengacaukan program pemerintah maka akan berhadapan dengan pihak keamanan,

Selain memberikan Intruksi Jenis benih pupuk dan insektisida Pemerintahan pak harto juga mengatur pemasaran hasil pertanian dengan mendirikan Koperasi Unit Desa agar pasar lebih dekat kepada petani,KUD bertugas menyalurkan sarana produksi ke petani dan juga bertugas membeli gabah dari petani,Juga KUD berfungsi menjamin KETERSEDIAN sarana produksi dan AKSES bantuan modal kepetani, dijamin oleh Pemerintah, .
Kegiatan agroindustri hulu (sarana produksi), usaha tani (on-farm), agroindustri/bisnis hilir (pengolahan/pemasaran), dan penunjang (penelitian, penyuluhan, pembiayaan) diintegrasikan secara ketat dalam program Bimas.

Instruksi kepada para petani, tak cukup hanya anjuran dan uraian. Petani takkan puas jika tidak ditunjukkan bukti. Karena itu, lahan-lahan percontohan pun dibangun, seiring dengan dikerahkannya tenaga-tenaga penyuluhan dan bimbingan yang disebut Intensifiaksi massal (Inmas) dan Bimbingan massal (Bimas). Tentunya semua Program program saat itu tidak selalu mulus dan tidak ada hambatan ,tetapi program utama dilakasanakan dan dilakukan revisi dan pembenahan pembenahan untuk mengatasi segala kendala yang timbul,

Institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW), hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga yang terkait penyediaan sarana prasaran yang mendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk.
Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan.Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun. Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.

Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, KELOMPENCAPIR (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pertanian Orde Baru yang khas, karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau Presiden Soeharto langsung. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah.

Saya Bukan AHLInya pertanian ,tetapi dari membaca jejak yang ada dan pengalaman bangsa ini pernah berprestasi swasembada pangan dan pernah menyumbangkan pangan untuk FAO ,maka tidak ada salahnya menyontoh program Revolusi Agraria diatas tentunya dengan pembaharuan dan Inovasi program untuk mengatasi masalah ketahanan pangan bangsa ini yang masih sangat Labil .

Wacana, Program dll yang marak didengungkan saat ini tidak hanya dicanangkan dan digalakan saja atau sebagai sebuah Janji manis ,dan akhirnya di Ingkari,hanya program pencitraan atau program suatu Institusi saja,, tetapi perlu diProgramkan jangka panjang dalam Haluan Pembangunan Nasional atau GRAND STRATEGI Industri Nasional (GSIN) yang berbasis KONSTITUSI Pancasila dan UUD 1945.dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan digariskan kepada siapapun Presiden yang berkuasa di negeri ini wajib menjalankan GSIN yang sudah dibuat untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia dalam menuju KEDAULATAN BANGSA SEPENUHNYA
Saya yakin Anak bangsa dan generasi sekarang lebih Cerdik dan BISA mewujutkan KEDAULATAN PANGAN

Diolah dari berbagai sumber By : PatKu Satrio Suroboyo

Gambar by ,Patsus Dede Sherman dan Google