POLEMIK AMANDEMENT UUD 1945

Membuat GBHN.
Mencabut Tap MPR(S) dan membuat Tap MPR baru, menurut undang undang. adalah tidak mungkin…

Kecuali UUD 45 dikembalikan ori

Posisi Tap MPR Sekarang

Masih saja banyak yang kaget ketika dikatakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang berlaku sekarang ini tidak bisa dicabut oleh MPR sendiri.

Padahal kedudukan dan wewenang MPR sudah berubah seiring dengan amendemen UUD 1945 (1999-2002). Tegasnya, MPR sekarang tidak bisa lagi mengeluarkan atau mencabut Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD dan di atas UU. Itulah sebabnya, ketika ada ide untuk menghidupkan GBHN melalui Tap MPR, masalahnya menjadi sulit.

Ini karena MPR tidak bisa lagi mengeluarkan Tap seperti dulu. Itu pulalah sebabnya, ketika ada ide agar Tap MPR tertentu dicabut, maka jawabannya, ”Sekarang secara konstitusional MPR tidak bisa mencabut Tap MPR”. Mengapa begitu? Mengapa pula di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih disebutkan Tap MPR sebagai peraturan perundangundangan level kedua? Inilah yang harus dipahami.

Menyusul reformasi tahun 1998 yang spektakuler itu muncul gagasan bahwa UUD 1945 harus diubah (diamendemen). Alasannya, banyak lope holes atau lubang-lubang di dalam UUD 1945 itu yang menjadi pintu masuk terjadinya otoriterisme. Buktinya, setiap pemerintahan yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 selalu menjadi otoritarian.

Terlepas dari persoalan, apakah alasan itu benar atau tidak dan apakah ide itu rasional atau emosional, terjadilah perubahan UUD 1945 melalui mekanisme konstitusional yang sah. Yang melakukan perubahan adalah MPR periode 1999-2004 yang, demi demokratisasi, berani mengamputasi kekuasaan dan kewenangannya sendiri.

Dari antara sekian banyak perubahan, yang sangat mendasar adalah perubahan struktur ketatanegaraan dari yang semula vertikal-struktural menjadi horizontal-fungsional. Kalau dulu, menurut Angka III Penjelasan UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara maka sekarang ia disejajarkan dengan lembaga negara yang lain dalam poros-poros hasta as politika (delapan poros kekuasaan).

Kalau dulu, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, MPR adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sekarang kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kalau dulu, menurut Pasal 3 UUD 1945, MPR diberi wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, sekarang ia hanya diberi wewenang mengubah dan menetapkan UUD.

Itu pun dengan mekanisme yang sulit. Dengan sistem ketatanegaraan yang demikian, MPR tidak bisa lagi membuat atau mencabut Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan level kedua di bawah UUD atau satu tingkat di atas UU. Itulah sebabnya ketika mengatur tentang wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24C, UUD hanya memberi kewenangan kepada MK untuk menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD, bukan menguji UU terhadap Tap MPR atau menguji Tap MPR terhadap UUD.

Tepatnya, sejak amendemen UUD 1945, MPR tidak boleh lagi membuat Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada UU. Soalnya: bagaimana nasib Tap-TapMPRyangsudahadadan berlaku sejak sebelum amendemen? Untuk menyelesaikan ini maka di dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD ditegaskan bahwaMPRditugasiuntukmeninjau kembali dan memosisikan ulang semua Tap MPR(S) yang sudah ada dalam ke dalam tata hukum baru pada Sidang MPR tahun 2003.

Berdasar itu MPR membuat Tap MPR No. I/MPR/2003 yang memosisikan semua Tap MPR(S) yang masih ada ke dalam tata hukum Indonesia. Tap No. I/MPR/ 2003 adalahTapterakhir MPR yang masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Di dalam Tap No. I/MPR/ 2003 semua Tap MPR(S), sejumlah lebih dari 130 Tap, yang sudah ada berdasar UUD sebelumnya ditentukan nasibnya. Ada yang dinyatakan masih tetap berlaku permanen, ada yang dinyatakan berlaku sampai waktu atau keadaan tertentu, dan yang terbanyak (104 Tap) dinyatakan tak berlaku lagi.

Ada dua Tap MPR yang dinyatakan tetap berlaku penuh yakni Tap No. XXV/MPRS/1966 yang berisi pembubaran PKI dan larangan penyebaran Komunis/Marxisme- Leninisme dan Tap MPR No. XVI/MPR/1998 berisi Politik Ekonomi. Setelah keluarnya Tap MPR No. I/MPR/2003 maka tugas MPR lama, yakni MPR yang masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi berakhir dalam membuat Tap MPR.

Itulah sebabnya Tap MPR No. I/MPR/2003 sering disebut sebagai Tap Sapujagat, yakni Tap terakhir yang menyapu (memosisikan lagi) Tap-tap MPR produk MPR model lama. MPR tidak bisa lagi membuat Tap baru atau mencabut Tap lama yang sudah diposisikan menurut tata hukum baru itu. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lagi mencantumkan Tap MPR(S) sebagai peraturan perundang- undangan.

Tetapi karena berdasar Tap No. I/MPR/ 2003 ternyata masih ada Taptap MPR yang dinyatakan tetap berlaku maka pada tahun 2011 diundangkanlah No. 12 Tahun 2011 yang memasukkan lagi Tap MPR sebagai peraturan perundang- undangan level kedua. Penempatan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan level kedua menurut UU No. 12 Tahun 2011 hanya dimaksudkan untuk memberi posisi pada Tap MPR yang sudah ”telanjur” ada dan masih diberlakukan berdasar konstitusi yang baru.

Artinya, MPR tetap tidak boleh membuat Tap MPR baru dan mencabut Tap MPR yang sudah ada. Ibaratnya, pemberlakuan Tap MPR No. I/MPR/2003 merupakan langkah konstitusional untuk memasukkan semua Tap MPR ke dalam satu lemari besi untuk kemudian kuncinya dibuang sehingga tak bisa dibuka lagi.

MOH MAHFUD MD
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN): Ketua MK-RI 2008-2013

*DIBALIK AMANDEMEN UUD 1945*

NB: Dana dari AS yg diberikan selama 4 tahun (1998-2002) untuk mengamademen UUD 1945, merevisi dan membuat 49 UU dan membuat 1 TAP MPR RI no 1/MPR/2003… *cuma sekitar US$ 35 juta*. Ini adalah *biaya yang sangat murah untuk merusak RI.*.

Siapa Saja Dibalik AMANDEMEN UUD 1945 Yang Diresmikan Tahun 2002

American Group
1. UNDP (United Nations Development Programm).
2. World Bank.
3. IMF.
4. ADB (Asian Development Bank)
5. Nathan Associates, kInc.
6. Checchi & Company Consulting, Inc.
7. REDE

European & Australian Group:
1. ODA (Official Development Assistance).
2. EU-MEE (European Union).
3. HDC (Henry Dunant Center).
4. Delegation Of The European Commission To Indonesia.
5. CGI (Concultative Group on Indonesia).
6. AUSAID.
7. The Asia Foundation

Yang Bertindak Sebagai Operator Bersama LSM Lokal:

Partnership for Goverment Reform (PGR).
USAID Partner:
ELLIPS (Economic Law & Improved Procurement System) Project,
NDI (National Democratic Institute).
PEG (Partnership For Economic Group),
IFES (International Foundation For Electoral System)
IRI (International Republican Institute)
ICG (International Crisis Group)
ACILS (American Center for International Labor Solidarity)
JICA (Japan International Cooperation Agency)
Ford Foundation
IDEA (International Institute For Democracy and Electoral Assistance) Sweden.
TI (Transparancy International) Berlin.
INFID (International NGO Forum On Indonesian Development), Dengan Anggota:
OCCA (Office Of Climate Change And Adaptation).
ACFID (Australian Council For International Development).
AVI (Australian Volunteers International),
AHRS (Australian Human Rights Society)
CSDI (Centre for Sustainable Development Initiatives)
ANNI (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions)
CHRF (Canadian Human Rights Foundation)
LSM Indonesia Yang Bertindak Sebagai Kurir Dan Lobbyist Ke DPR-RI Untuk Menyampaikan Draft Proposal Perubahan UU:

LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan & Pengembangan Ekonomi Dan Sosial)
CETRO (Center For Electoral Reform) Yang Bertindak Sebagai Koordinator 66 LSM.
Masyarakat Transparansi Indonesia (PSHK & Hukum Online).
ICW (Indonesia Corruption Watch) – KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional)
LBH Jakarta
MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)
TII (Transparency International Indonesia).
Perguruan Tinggi: UNPAD, UNDIP, UNAIR & USU.
Kelompok Studi & Kajian, Yang Terdiri Dari:
Lembaga Pengkajian Hukum Acara & System Peradilan Indonesia.
Kelompok Kajian Dasar Ilmu Hukum.
Lembaga Studi Hukum Ekonomi.
Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Pilihan Penyelesaian Sengketa.
Kelompok Kajian Hukum Fiskal.
Kelompok Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Lembaga Kajian Islam.
Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia.
Lembaga Kajian Pasar Modal & Keuangan.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
Agency Asing Yang Bekerja Sebagai Operator Dalam Melakukan Liberalisasi UU Yang Beroperasi Di Departemen (Kementrian):

Thomas A. Timberg (World Bank) Penasehat Bidang Usaha Kecil Di Bank Indonesia.
Susan L. Baker (Konsultan Bidang Konstruksi Perbankan) Di Bank Indonesia.
Stephen L. Magiera, Ahli Perdagangan Internasional – Konsultan PEG Di Kementrian Perdagangan & Perindustrian.
Gerry Goodpaster, Ahli Desentralisasi, Internal Carriers To Trade & Local Discriminatory Action Di Kementrian Perdagangan & Perindustrian.
Paul H. Brietzke, Legal Advisor Di Kementrian Hukum & HAM.
Robert C. Rice, Ahli Small Medium Enterprise Di Kementrian Usaha Kecil Menengah & Koperasi.
Arthur J. Mann & Burden B. Stephen, Ahli Perpajakan Di Kementrian Keuangan.
Harry F. Darby, Ahli Regulasi Komunikasi Di Kementrian Kominfo.
Richard Balenfeld & Don Fritz, Konsultan PEG Bidang Pelayaran & Pelabuhan Di Kementrian Perhubungan.
Produk Undang-undang Yang Telah Dihasilkan Dari Operasi Agency Asing di Indonesia adalah:

*A. PRODUK HUKUM YANG DISPONSORI Oleh ELLIPS Project:*

UU No.5 Th.1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
UU No.14 Th.2001, Tentang Paten.
UU No.15 Th.2001 Tentang Merek.
UU No.16 Th.2001 Tentang Yayasan.
UU No.22 Th.2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
UU No.15 Th.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
UU No.19 Th.2003 Tentang Hak Cipta.
UU No.18 Th.2003 Tentang Hak Advokat.
UU No 25 Th.2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
UU Rahasia Negara, UU Perintah Transfer Dana, dan UU Informasi & Transaksi Elektronik.

*B. PRODUK HUKUM YANG DISPONSORI Oleh PEG (Partnership for Economic Growth):*

UU No.36 Th.1999, Tentang Telekomunikasi.
UU No.25 Th.1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
UU No.23 Th.1999, Tentang Bank Indonesia.
UU No.8 Th.1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
UU No.16 Th.2000, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Th.1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
UU No.17 Th.2000, Tentang Perubahan Ketiga, atas Undang-Undang No.7 Th.1983 Tentang Pajak Penghasilan.
UU No.24 Th.2000, Tentang Perjanjian Internasional.
UU No.25 Th.2000, Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.
UU No.14 Th.2002, Tentang Pengadilan Pajak.
UU No.20 Th.2002, Tentang Ketenagalistrikan.
UU No.32 Th.2002, Tentang Penyiaran.
UU No.17 Th.2003, Tentang Keuangan Negara.
UU No.27 Th.2003, Tentang Panas Bumi.
UU No.3 Th.2004, Perubahan Atas UU No.23 Th.1999 Tentang Bank Indonesia.
UU No.7 Th.2004, Tentang Sumber Daya Air.
UU No.19 Th.2004, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Th.2004 Tentang Perubahan Atas UU No.41 Th.1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
UU No.32 Th.2004, Tentang Perimbangan Pemerintah Daerah.
UU No.33 Th.2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
*C. PRODUK HUKUM YANG DISPONSORI Oleh ACILS (American Center for International Labour Solidarity) – ILO (International Labour Organization):*

UU No.22 Th.2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
UU No.13 Th.2003, Tentang Ketenagakerjaan.
UU No.21 Th.2000, Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

*D. PRODUK HUKUM YANG DISPONSORI Oleh PGR (Partnership for Government Reform):*

UU No.26 Th.2000, Tentang Pengadilan HAM.
UU No.2 Th.1999, Tentang Partai Politik.
UU No.35 Th.1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
UU No.31 Th.1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No.30 Th.1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif.
UU No.28 Th.1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
UU No.2 Th.2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
UU No.3 Th.2002, Tentang Pertahanan Negara.
UU No.30 Th.2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No.31 Th.2002, Tentang Partai Politik.
UU No.23 Th.2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
UU No.24 Th.2003, Tentang Mahkamah Konstitusi.
UU No.4 Th.2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU No.5 Th.2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Th.1985 Tentang Mahkamah Agung.
UU No.8 Th.2004, Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Th.1986 Tentang Peradilan Umum.
UU No.9 Th.2004 Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Th.1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
UU No.16 Th.2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
UU No.22 Th.2004, Tentang Komisi Yudisial.

*Note*
11 Agustus 2002, MPR Menerbitkan TAP MPR RI No I/MPR/2002 Tentang hPembentukan Komisi Konstitusi Yang Bertugas Untuk Mengkaji secara Komprehensif Tentang Perobahan UUD45.

*KOMISI KONSTITUSI TAP MPR RI No. I/MPR/2002*

Pasal 1
Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2
Menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pasal 3
Hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003 untuk diputuskan.

Pasal 4
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2002.
sumber : http://www.citizenjurnalism.com/2016/05/23/siapa-saja-dibalik-amandemen-uud-1945-yang-diresmikan-tahun-2002/

Dirangkum By Patsus Naga Samudra
Gambar by Patsus Dede Sherman dan Patsus Citox