Perlukah Kementerian Penerbangan Nasional Republik Indonesia?

9

Perlukah Kementerian Penerbangan Nasional Republik Indonesia?

dedenew281

Apabila kita cermat mengamati dari sejak keberadaan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma hingga kejadian tabrakan pesawat pada tanggal 4 April 2016 lalu, kiranya jelas harus ada tindakan yang serius dan fundamental sifatnya untuk mencegah terulangnya kecelakaan mengerikan itu.

Sekedar informasi saja, merujuk kepada sumber yang layak dipercaya, bahwa di tahun 2015 di Indonesia telah terjadi banyak sekali peristiwa “nyaris tabrakan” pesawat terbang di udara. Tidak sedikit yang tertolong, hanya karena pada pesawat terkait telah terpasang peralatan canggih yang bernama TCAS (Traffic Collision Avoidance System).

Pada hakikatnya kejadian tabrakan pesawat di Halim adalah “hasil” dari sekian banyak kejadian yang “nyaris” alias berhasil “selamat” secara tidak sengaja.

Hal itu juga cerminan dari betapa padatnya traffic penerbangan di Lanud Halim yang berada dalam suatu kondisi yang sudah tidak mampu lagi dikelola dengan baik sesuai prosedur standar dan aturan keselamatan penerbangan yang berlaku.

Alangkah tidak masuk akal, bila seorang pilot yang hendak take off tidak mengecek ulang untuk memperoleh keyakinan serta melihat dengan seksama bahwa runway sudah “clear”.

Demikian pula, sulit sekali memahami ada gerakan pesawat terbang yang menyeberang landasan tanpa dapat termonitor dengan baik oleh petugas menara pengawas di tower dan pilot di pesawat yang akan take off.

Bagaimana mungkin seorang petugas pengawas lalu lintas udara memberikan ijin take off pada pilot tanpa meyakini sepenuhnya bahwa runway telah benar-benar aman.

Sangat sulit untuk dapat menerima logika dari petugas yang menarik pesawat terbang menyeberangi landasan pada saat yang sangat kritis dan tidak menyadari bahwa ada pesawat lain akan take off.

Semua hal yang sulit diterima akal sehat tersebut dengan jelas dan terang benderang memperlihatkan betapa siklus kegiatan penerbangan komersial di Halim sudah berada pada kondisi yang sangat berbahaya.

Untuk kondisi yang sudah sangat sulit dikendalikan dengan kemampuan personil dan peralatan yang dimiliki ini, tidak ada pilihan lain, harus segera dicarikan solusi yang amat sangat segera guna menyelesaikannya.

chappy 1

Google Maps Layout bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Di sisi lain, dalam keadaan padat dan bahaya, sangat tidak mungkin 4 skadron udara di Pangkalan Angkatan Udara akan memperoleh kesempatan yang cukup untuk melakukan aktivitas latihan terbang sebagaimana layaknya satuan udara operasional yang harus selalu dalam kondisi siaga, menuju kondisi yang “combat ready”.

Belum lagi fungsi lain dari Pangkalan Udara Halim yang diperuntukkan bagi keselamatan dan keamanan kegiatan penerbangan Kepala Negara dan Tamu Negara setingkat.

Tugas-tugas yang dibebankan kepada Pangkalan Udara Halim seperti menjadi “home-base” kegiatan penerbangan dukungan penanggulangan bencana alam (seperti saat Tsunami Aceh) beserta dukungan logistiknya pasti akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

Demikian pula tugas-tugas sebagai “pusat penanggulangan krisis” bila terjadi terorisme berupa pembajakan pesawat terbang (seperti peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla). Tidak dapat dibayangkan bagaimana dapat dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang ada.

Selain itu, keberadaan instalasi dan institusi penting di Halim tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Di kawasan Halim terdapat Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional yang merupakan bagian penting dari sistem pertahanan nasional Negara ini.

Terdapat pula Markas Besar Komando Operasi Udara 1 yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasi udara di wilayah barat Republik Indonesia.

Di Halim juga terdapat Markas Komando Pendidikan Angkatan Udara Republik Indonesia.

Tidak jauh dari Halim, tepatnya di Cilangkap terdapat pula Markas Besar TNI yang merupakan jantung dari pusat komando dan pengendalian dari seluruh kekuatan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada markas-markas besar tersebut tergelar pula instalasi penting seperti berbagai sistem dan unit radar pengendalian pertahanan udara, pusat unit pengendalian komando sistem pertahanan Negara dan lain sebagainya.

Status Halim sebagai “alternate-aerodrome” bagi Soekarno Hatta International Airport pun hingga kini masih belum ada perubahan.

Melihat hal itu semua , maka untuk sementara satu-satunya solusi yang tersedia sekarang ini adalah memilih salah satu saja, apakah Halim akan digunakan sebagai pusat kegiatan penerbangan sipil komersial saja dengan risiko memindahkan semua instalasi militer pertahanan negara, atau mengembalikan Halim sesuai fungsi semula yang hanya digunakan untuk kepentingan penerbangan Angkatan Udara.

Bila melihat mana yang lebih efisien dan logis dari keduanya, maka mengembalikan Pangkalan Udara Halim sesuai dengan fungsinya semula merupakan satu-satunya pilihan solusi yang masuk akal.

Chappy2

(Pesawat tempur TNI AU bermanuver dalam upacara HUT Ke-70 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
Alangkah sulit dan rumitnya bila Halim dijadikan pusat penerbangan sipil komersial, yang berarti harus memindahkan banyak instansi dan instalasi strategis yang sudah terbangun dan dikembangkan dalam waktu yang cukup lama.

Apalagi apabila hal itu merupakan akibat permasalahan yang timbul dari pengelolaan operasi penerbangan sipil komersial yang sudah terlanjur salah urus.

Pada tahapan ini kelihatan sekali bahwa apa yang pernah diutarakan oleh ketua komisi 5 DPR RI kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, pada kesempatan rapat dengar pendapat sesaat setelah tabrakan pesawat di Halim menjadi sangat masuk akal.

Dengan kepala dingin dan akal sehat serta dengan nalar dari seorang yang sangat cerdas, Menteri Perhubungan telah memberikan sebuah jawaban yang sangat tegas dan berani, bahwa beliau menyetujui sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI tersebut.

Tentu saja dengan persyaratan akan memakan waktu 1 sampai 2 atau 3 tahun, sebuah argumentasi yang sangat masuk akal .

Membenahi sebuah kesemrawutan yang sudah terjadi belasan tahun tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu semalam.

Bukan sebuah keanehan melihat respon dan jawaban dari Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan yang memiliki “sucess story” cemerlang dalam membenahi Kereta Api kita yang sangat amburadul beberapa tahun lalu.

Banyak orang kala itu yang juga melihat sebuah kemustahilan dalam upaya membenahi Kereta api kita yang sudah terlanjur semrawut dan amburadul membahayakan banyak nyawa.

Banyak orang sulit percaya bagaimana bisa menertibkan kebiasaan penumpang kereta api yang naik sampai ke atas atap gerbong kereta. Juga bagaimana menertibkan kesemrawutan stasiun-stasiun kereta api yang sudah lebih kacau dan kotor melebihi pasar tradisional. Dan itu semua berhasil dilakukan oleh Ignasius Jonan.

Sebuah harapan yang sangat wajar, namun memerlukan kesabaran dan dukungan banyak orang untuk melihat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia agar dapat menata ulang penerbangan nasional yang sudah terlanjur salah urus dalam waktu yang cukup lama.

Perkembangan Maskapai penerbangan yang tidak normal, persaingan harga yang terjadi secara tidak sehat, kekurangan tenaga profesional bidang penerbangan dan kekurangsiapan infrastruktur telah terlanjur berjalan cukup jauh.

Kita harus bersabar menanti keberhasilan pemerintah dalam menertibkan dunia penerbangan Indonesia.

Upaya-upaya ke arah perbaikan sebenarnya sudah mulai terlihat. Mutasi besar-besaran terhadap banyak personil kunci di Kemhub, pembenahan banyak airport di kota besar dan juga di daerah dilihat sebagai langkah positif menuju kearah perbaikan yang total sifatnya.

Begitu juga dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan oleh Maskapai Penerbangan telah pula diakukan, walau kemudian mendapatkan serangan balik, berupa perlawanan dari Maskapai yang medapatkan sanksi.

Tentu saja disadari benar bahwa tanggung jawab Menteri Perhubungan tidak hanya menyangkut kepada sistem angkutan udara belaka, karena Kementrian Perhubungan juga dibebani dalam mengelola sistem angkutan darat, laut dan kereta api.

Dukungan dari seluruh stake holder penerbangan nasional dan pihak-pihak lainnya sangatlah dibutuhkan untuk dapat keluar dari kemelut ini.

Dengan pertimbangan kemajuan teknologi yang sangat cepat dan kompleksnya masalah-masalah penerbangan nasional yang juga mencakup penerbangan militer, serta keterkaitan yang langsung dengan sistem angkutan udara global, mungkin patut dipikirkan perlunya dibentuk sebuah kementrian baru dengan tanggung jawab melulu pada pengelolaan penerbangan nasional saja di Indonesia.

Kementrian Penerbangan Nasional memang sudah hadir di beberapa negara yang melihat isu penyelenggaraan penerbangan memang harus ditangani tersendiri agar dapat lebih mudah dikelola serta berjalan lebih profesional.

Minimal sekarang ini, apabila upaya yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan dalam membenahi sistem penerbangan nasional mendapat dukungan dari segenap pihak, kita dapat optimis dunia penerbangan nasional dapat dibenahi dengan baik.

Dunia penerbangan nasional dapat berharap segera memenuhi kembali status otoritas penerbangan sipilnya sebagai sebuah otoritas yang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan sipil internasional seperti yang ditentukan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).

Demikian pula usaha keras yang tengah dilakukan agar Indonesia dapat terpilih kembali menjadi “counsil member” di ICAO dapat berhasil dengan baik. Insya Allah Amin YRA.

chappy3

Vivere Pericoloso

Tanggal 4 April 2016, dua pesawat terbang sipil komersial tabrakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Beruntung peristiwa itu tidak memakan korban nyawa orang-orang yang tidak berdosa.

Bagaimana bisa di sebuah Pangkalan Angkatan Udara terjadi tabrakan dari dua pesawat terbang sipil komersial?

Bila diteliti lebih dalam, sebenarnya kejadian tabrakan yang amat memalukan itu sangat mudah dilihat sebagai kurangnya kemampuan profesional dari pengelolaan penerbangan sipil di negeri ini pada umumnya, dan khususnya pengaturan traffic penerbangan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Tabrakan tersebut terjadi setelah pada tahun 2014, Soekarno Hatta International Airprot (SHIA) tidak mampu lagi mengelola traffic penerbangan yang sudah jauh melampaui kapasitas kemampuannya, kemudian dicarikan solusi hanya  dengan melimpahkan kelebihan traffic tersebut ke Halim.

Semula Halim tidak pernah menghadapi masalah dalam pengaturan traffic penerbangan sehari-hari. Dengan memiliki sebuah runway, tanpa taxi way dan apron yang sempit, Halim sudah cukup memadai dalam memberikan pelayanan operasi dan latihan penerbangan pesawat-pesawat Angkatan Udara.

Permasalahan traffic di Halim baru muncul setelah Halim dipergunakan juga untuk melayani penerbangan sipil komersial, yaitu saat dibebankan sebagai International Airport dalam rangka pemindahan Aerodrome dari Kemayoran ke SHIA di Cengkareng.

Sejak itulah Halim menghadapi permasalahan traffic penerbangan, karena bercampur baurnya penerbangan sipil komersial dengan misi latihan dan operasi penerbangan Angkatan Udara.

Sebenarnya, permasalahan traffic penerbangan di Halim (bercampur aduknya penerbangan sipil komersial dengan penerbangan Angkatan Udara) dapat selesai setelah pembangunan SHIA di Cengkareng rampung dikerjakan.

Persoalan muncul setelah Halim dibebankan sebagai “alternate aerodrome” International Airport Soekarno Hatta, antara lain karena Bandara Kemayoran tidak lagi digunakan sebagai aerodrome akan tetapi diubah fungsinya untuk keperluan pusat bisnis dan perdagangan.

Halim kemudian menjadi satu-satunya aerodrome di luar SHIA yang berlokasi di Ibu Kota Republik Indonesia, dan tidak bisa menghindar untuk berperan sebagai bandara alternatif, yaitu sebagai pilihan mendarat darurat bila di SHIA terjadi sesuatu yang membahayakan penerbangan, misalnya cuaca buruk.

Dengan status sebagai “alternate aerodrome” dari sebuah Intenational Airport maka spesifikasi dari semua Fasilitas Aerodrome harus dapat terjaga dengan baik untuk selalu memenuhi ketentuan regulasi keselamatan penerbangan internasional.

Semua itu memerlukan biaya yang cukup besar yang anggarannya tidak ada di alokasi anggaran Angkatan Udara.

Dengan demikian, maka tidak dapat dihindarkan maka Halim tetap dikuasai oleh pengelola penerbangan sipil, walau SHIA sudah rampung dikerjakan.

               Tim Aerobatik Jupiter yang menggunakan pesawat KT-1 B melakukan manuver saat geladi bersih upacara Hari Ulang Tahun Ke-67 TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (7/4/2013).

Untuk diketahui, semua penerbangan latihan dan penerbangan operasi Angkatan Udara dalam melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan negara di ddara sangat mengandalkan keberadaan sebuah aerodrome sekelas Halim.

Pangkalan Udara Halim merupakan sub sistem dari Alat Utama Sistem Persenjataan Angkatan Udara (Alutsista AU). Termasuk di dalamnya sub sistem dari sistem pertahanan udara nasional dan sistem komando sektor pertahanan udara ibukota.

Selain sebagai sub sistem Alutsista AU dan Pertahanan Udara, Halim juga merupakan “home-base” dari 4 skadron udara yang otomatis menjadi tempat latihan para penerbang dari pesawat-pesawat yang jumlahnya tidak sedikit itu.

Itulah sebabnya maka sudah sejak lama penerbangan Angkatan Udara di Halim terganggu dengan keberadaan penerbangan sipil komersial di Halim.

Upaya untuk mengatasi hal ini juga sudah lama dirintis untuk mencari solusi yang terbaik. Untuk sementara , di masa lalu sebagian besar operasi dan latihan penerbangan Angkatan Udara telah “diungsikan” ke beberapa tempat, antara lain ke Bandung, Kalijati dan Lampung.

Dalam perkembangannya, Bandung, Kalijati dan Lampung telah berkembang pesat maka “pengungsian” latihan terbang sudah sangat sulit untuk dilakukan.

Sampai di sini, kita belum membahas lebih jauh tentang Halim yang juga harus berperan sebagai “crisis center” bila terjadi bencana alam nasional (seperti Tsunami) dan juga saat terjadi pembajakan pesawat seperti ketika kejadian “Woyla” di waktu lalu.

Begitu juga tentang keberadaan Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional, Markas Besar Komando Operasi AU 1 dan Komando Pendidikan Angkatan Udara serta Komando sektor pertahanan udara ibukota di Halim.

AvHerald ATR42-600 Transnusa yang bertabrakan dengan B737 Batik Air.

Demikianlah, sudah sejak cukup lama pula sebenarnya, AU mengupayakan mencari pihak ketiga (swasta) yang dapat bekerjasama untuk berinvestasi dengan solusi yang win win, antara lain dengan mengembangkan infrastruktur penerbangan di Halim agar latihan para penerbangnya dapat sedikit lebih leluasa.

Usaha-usaha ini tidak membawa hasil, karena ternyata Undang-undang tidak memberikan peluang keberadaan pihak swasta dalam mengelola sebuah bandara penyelenggara penerbangan sipil komersial.

Barulah di tahun 2009, yaitu sejak disahkannya Undang-undang Penerbangan no 1 tahun 2009 , pihak ketiga (swasta) dapat turut serta mengelola penerbangan di sebuah Bandara.

Tentu saja masih terdapat banyak lagi persyaratan tertentu lainnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu dari pihak swasta untuk dapat memperoleh pendelegasian sebagai otoritas penerbangan yang antara lain berupa setifikat dan lisensi tertentu sesuai peraturan keselamatan penerbangan internasional.

Sampai saat ini di Indonesia belum ada pihak ketiga (swasta) yang sudah mengantongi hak pengelolaan bandara untuk penerbangan sipil komersial.

Saat ini baru Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 yang memiliki sertifikat, ijin dan lisensi untuk memperoleh pendelegasian wewenang sebagai pengelola Bandara untuk penerbangan sipil komersial.

Yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa belakangan ini, sejak tahun 2014 dan lebih-lebih sejak terjadinya tabrakan pesawat tanggal 4 April 2016 lalu, justru terjadi penambahan rute penerbangan sipil komersial yang begitu masif di Halim.

Menurut sumber yang layak dipercaya , kini Halim sudah melayani lebih dari 300 penerbangan sipil komersial berjadwal dalam sehari, termasuk penerbangan charter dan penerbangan khusus tidak berjadwal.

Bahkan pada jam tertentu sudah mencapai angka 25 hingga 30 take off landing dalam satu jamnya.

Akibat sempitnya ruang parker pesawat, maka traffic pesawat terbang yang menyeberang lalu lalang di Runway sudah mencapai 100 kali perhari.

Dengan kondisi yang seperti itu, maka menjadi sangat tidak mungkin operasi penerbangan dan latihan terbang di Halim oleh Angkatan Udara dapat berjalan dengan normal.

Bahkan untuk mengelola aspek keselamatan terbang saja bagi penerbangan sipil komersial di Halim sudah menjadi sebuah persoalan yang cukup serius.

Tabrakan pesawat terbang di Halim pada tanggal 4 April lalu adalah sebuah indikasi dari sebuah kondisi yang sudah berada di luar kemampuan untuk dapat mengelola dengan baik traffic penerbangan di Halim sesuai dengan standar keselamatan terbang internasional.

Masalah yang memang tengah dihadapi Indonesia sekarang ini, yaitu masih belum mampu untuk memenuhi persyaratan International Civil Aviation Safety Standard seperti yang ditentukan oleh ICAO (International Civil Aviation Organaization).  Itulah sebenarnya gambaran dari semua yang tengah berlangsung di Halim belakangan ini.

Reska  Bisnis carter helikopter lewat bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pangkalan Udara Halim, keberadaannya  sudah tidak dapat lagi berfungsi sebagai sub sistem dari Alutsista AU dan Sistem pertahanan udara nasional, karena sudah terlalu berat dibebani oleh penerbangan sipil komersial.

Sebuah perkembangan pesat yang kurang diiringi oleh antisipasi persiapan penyediaan SDM penerbangan dan juga kesiapan infrastrukturnya.

Permasalahan yang sangat serius yang harus segera dicarikan jalan keluarnya dengan baik, agar tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan pesawat terbang yang dapat memakan korban jiwa.

Harus segera diambil keputusan, apakah Halim memang akan tetap dikembangkan untuk semata keperluan penerbangan sipil komersial, ataukah akan dikembalikan saja sesuai dengan perjalanan sejarahnya sebagai sebuah aerodrome yang merupakan sub sistem dari sistem pertahanan udara nasional yang bertugas menjaga kedaulatan Negara di Udara.

Apapun, kiranya pilihan harus segara dilakukan dengan segera bila kita tidak menginginkan terjadinya banyak hal yang akan mengejutkan kita semua berkait dengan masalah keselamatan penerbangan, dan lebih-lebih yang menyangkut langsung pada aspek “National Security” dalam konteks pengelolaan memelihara dan menjaga kedaulatan serta martabat Republik Indonesia di Udara.

Realitanya, pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Menhub, sesaat setelah terjadinya tabrakan pesawat di Halim, sudah ada kesepakatan berupa solusi bersama untuk mengupayakan mengembalikan fungsi Halim sebagai Pangkalan Angkatan Udara

Sekali lagi pilihan itu harus segera ditentukan, karena pada kenyataannya Halim saat ini sudah berada dalam keadaan yang nyerempet-nyerempet bahaya – Vivere Pericoloso !

By Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim
Gambar by Google Patsus Dede Sherman dan Patsus Citox

Share.

9 Komentar

  1. Perlu kajian lebih mendalam, apakah susunan kabinet sekarang tidak mengakomodir masalah kedirgantaraan kita ??? Sorotan Dr masyarakat bisa jadi mengatakan apakah kabinet kita saat ini kurang gemuk ???
    Mari kita renungkan bersama

  2. putratransad on

    Masih gagal nya pemerintah mencarikan solusi pengelolaan jalur penerbangan untuk komersil ini yg sangat berdampak sangat luas . sangat mengerikan jika sampai jatuh korban. Ini darurat….

  3. Dibutuhkan ketegasan se level presiden
    Bagus nya halim dikembalikan sebagai lanud vvip krn faktor ibukota…dn untuk fungsi komando dn pertahanan-militer….sebaiknya dicarikan alternatif lanud yg lain…

  4. pemburu rajawali on

    Menurut pendapat sy pribadi adalah: Halim PK sbg main Airforce Base tdk blh di ganggu gugat lg baik dr fungsi jg fasilitas. Coba bayangkan jk terjadi hijack seperti tragedi WTC siapa yg akan disalahkan? Dg masif nya pertumbuhan bisnis Airline skrg ini alangkah bijaknya jika Soetta lah yg hrs di besarkan bkn sebaliknya atau jg kebalikannya.
    Jika melihat analisa pak cheppy sungguh was was diri ini jd penumpang maskapai saat ini. DPR,Pemerintah jg pelaku bisnis jg hrs tdk memaksakan kehendak agar halim seperti saat ini, bayangkan ATC staff sipil hrs berjibakueberjibaku mengatur pesawat di luar kemampuan sistem dan diri. Untung sj Kohanudnas sdh sgt siap membackup ATC sipil dg baik.
    Blm lg jika para ksatria udara mai bergerak sj sdh sgt sulit,kadang hrs mengalah dg sipil blm lg raut muka dan sumpah serapah penumpang airline yg kadang menang sendiri.
    Pertanyaan nya adalah kenapa swasta di halim lbh berkuasa dibanding Militer yg notabene pemilik jg operator base tsb. Jgn jadikan Ring Satu dan negeri ini menjadi rentan selalu krn Uang dan Uang.
    Belum wacana halim tuntas munculah wacana IWJ yg notabene sbg high classified airbase mau dijadikan seperti halim dan Hasanudin/abdurahman saleh. Kembalikan fungsi base militer khusus militer utk militer demi pertahanan serta kedaulatan negara,karena pertahanan negara bkn bicara alutsista sj tp jg kemampuan menjaga,mengelola dan mempertahankan Ruanglingkup Udara,Laut jg Darat.

    Siapa saja yg bsa mrnguasai ruang udara serta laut sebuah negara baik masa damai atau prrang maka sebenarnya pihak tsb telah menguasai sepenuhnya negara tsb secara harafiah dan defacto

  5. Tinggal kemauan dari pemerintah,mau dibiarkan berlarut atau segera kembalikan fungsi halim sebagaimana mestinya.

  6. Halim harus memilih mau jadi apa.. sebaiknya memang murni utk operasional militer. semua kembali pada para stakeholder.. tetap berada dlm kondisi bahaya spti ini hny tgl menanti ledakan besar permasalahan sesungguhnya yg bs jd akan sngt sulit diatasi jk smuanya tlh terlambat

    menguasai dan unggul di udara, dimulai dari dlm diri sendiri

  7. skrng kyk e jalur udara di jawa bagian selatan mulai digunakan bt penerbangan sipil.kmrn ja q lht dah 2 pswt sipil yg lwt

  8. aneh katanya indonesia negara kaya, tak kan mau bikin bandara baru aja ngaa mampu, satu lagi kondisi jalan kecil” listrik sering mati capek dech

  9. banyu bening on

    ada 4 flight pesawat tempur terbang pukul 04.00 wita tadi di atas makassar, latihankah? atau ada kondisi tertentu? nunggu petuah para patsus

Leave A Reply