You are at:»»PANCASILA SISTIM MAJELIS ADALAH JAWABAN BERNEGARA TANPA PARTAI

PANCASILA SISTIM MAJELIS ADALAH JAWABAN BERNEGARA TANPA PARTAI

11
By on Analisis

Laksamana TNI ( Purn) Slamet Soebijanto: 

Pancasila Sistim Majelis adalah Jawaban Bernegara tanpa Partai

FB_IMG_1487078528889

Pancasila adalah Jati diri Bangsa.
Pancasila adalah Asas, Sifat dan jati diri bangsa Indonesia
Yang dirancang bangun oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia sendiri untuk bangsa Indonesia bahkan dapat digunakan untuk dunia, yang bersumber pada nilai-nilai luhur dan budaya bangsa, budaya Nusantara yang adalah merupakan bangsa adat istiadat; kebiasaan dan tata lakunya berlandaskan agama;
Sehingga norma kehidupannya selalu berupaya berkeadilan dan berkeadaban;
Kaidah kehidupannya mempertahankan tali silaturahmi, menjaga juga mempertahankan  Persatuan dan Kesatuan;
Filosofinya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan segala persoalan; muaranya yang hendak diraih adalah keadilan atas dasar KEBENARAN berazaskan Pancasila.
Pancasila lahir dan berasal dari dalam diri bangsa ini melalui lintasan sejarah, budaya, sifat, jatidiri bangsa Indonesia yang kemudian menjadi azas bangsa Indonesia yang mengacu pada kebenaran agama-agama yang ada di Indonesia.

Pancasila adalah nilai kebenaran bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila yang bersifat tetap, pasti, tidak berubah dan dapat diterima oleh semua golongan, baik dari golongan suku, agama dan ras di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, bertolak dari sejarah dan asal usulnya Pancasila merupakan nilai- nilai kebenaran yang disepakati bersama, dijadikan pandangan hidup bangsa, dijadikan fasafah dan idiologi bangsa, dan ditetapkan sebgai dasar negara, alat pemersatu bangsa sekaligus koridor dan regulator dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian valid dan layaklah Pancasila berposisi menjadi alat ukur, alat uji dan klarifikasi yang harus digunakan dalam sistim berbangsa dan sistim bernegara yang bertolak atas kebenaran agama-agama yang dianut bangsa Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Laksamana TNI ( PUrn ) Slamet Soebijanto sebagai Pembicara dalam Forum diskusi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Forum Ormas/ LSM JATIM di RM Warung Apung Fatmawati RUngkut alang alang Surabaya Minggu 19 Februari 2017. Pria yang pernah menjabat WAGUB Lemhannas periode 2003-2005 ini menambahkan bahwa Pancasila adalah Sisitim yang mandiri dalam Tata Berbangsa dan Bernegara .

Pancasila adalah kebenaran bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah lintasan sejarah perjalanan perjuangan bangsa, budaya, sifat, dan jatidiri yang menjadi azas bangsa Indonesia yang mengacu pada kebenaran agama-agama yang ada di Indonesia.

ii

BAGAIMANA Konsep Bernegara tanpa Partai ??
Pria bersahaja yang pernah menjabat sebagai KASAL ke 19 periode 2005- 2007 ini menjelaskan :
Pancasila menganut sistim majelis, maka lembaga Kedaulatan Bangsa Indonesia adalah
Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri  kumpulan 5 Majelis sesuai sila-sila Pancasila.

Majelis I, Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa diisi oleh tokoh-tokoh agama wakil-wakil dari agama-agama yang ada di Indonesia dan datang dari wilayah.
Majelis II, Majelis Kemanusiaan yang adil dan beradab, diisi oleh para ilmuwan/cerdik cendikia yang merupakan wakil-wakil yang datang dari wilayah.
Majelis III, Majelis Persatuan Indonesia adalah diisi oleh TNI dan bala pertahanan, wakil-wakil ditunjuk oleh Pemimpin TNI dan ditetapkan sebagai wakil dari daerah, dan harus tinggal didaerah yang diwakili.
Majelis IV, Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diisi oleh Raja, Sultan dan Pemangku Adat yang datang dari wilayah.
Majelis V, Majelis Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diisi oleh pimpinan profesi yang datang dari wilayah dan mewakili wilayahnya.

Majelis majelis tersebut diisi oleh wakil wakil rakyat masing masing wilayah dan mereka adalah penduduk yang menetap diwilayah yang diwakili. bukan dari Partai .Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya, memberikan bukti tentang keterlibatan
1. Kaum Agamawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda seperti perang Padri, Perang Diponegoro, perang Maluku dan sebagainya
2. Kemudian kaum Cendekiawan melakukan perlawanan dengan cara meningkatkan pendidikan terhadap anak bangsa.
3. Keterlibatan dan peran Tentara Keamanan Rakyat dimana rakyat dengan penuh kesadaran mengangkat senjata terhadap Belanda, dikemudian hari tentara rakyat ini menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia.
4. Selanjutnya peran penting Para Raja, Para Sultan dan Pemangku Adat yang menggunakan kekayaan dan kemampuan yang dimiliki untuk membantu perjuangan                                                                                                                                                                                                                       5. Rakyat dengan profesi yang dimiliki masing-masing, berjuang membantu para pejuang dengan caranya sendiri

Keterlibatan mereka adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri dan fakta bahwa kemerdekaan bangsa dan negara adalah hasil perjuangannya, bukan hasil perjuangan Partai dan sebenarnya mereka adalah Pewaris Pemangku Amanah Bangsa yang sah dan berhak duduk sebagai wakil rakyat dari daerah masing-masing yang kemudian disebut sebagai Majelis-Majelis Bangsa.
Dengan demikian, orang-orang yang duduk didalam majelis, sebenarnya adalah wakil-wakil kebenaran, yaitu :
Majelis I : Mewakili Kebenaran berdasarkan Kebenaran Agama.
( adalah representasi Wakil Kebenaran atas dasar Kebenaran      Agama-agama yang ada di Indonesia )
Majelis II : Mewakili Kebenaran berdasarkan Kebenaran Ilmu.
( adalah representasi Wakil kebenaran atas dasar kebenaran Ilmu)
Majelis III : Mewakili Kebenaran berdasarkan Kebenaran pentingnya persatuan-kesatuan.
(adalah representasi Wakil Kebenaran atas dasar Kebenaran persatuan- kesatuan/kebangsaan)
Majelis IV : Mewakili Kebenaran berdasarkan Kebenaran nilai etika dan budaya bangsa.
(adalah representasi Wakil Kebenaran atas dasar kebenaran etiika dan budaya bangsa)
Majelis V : Mewakili Kebenaran berdasarkan Kebenaran Profesi.
(adalah representasi Wakil Kebenaran atas dasar kebenaran porfesi )

 

IMG_0014

Carut marut yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, karena tidak tegak dan berdaulatnya kebenaran-kebenaran tersebut, tempat yang seharusnya ditempati oleh para penanggung jawab kebenaran di MPR, telah ditempati oleh orang-orang yang ingin mempertahankan kepentingannya. Menjadi kebenaran bahwa bangsa Indonesia telah meninggalkan sejarah bangsanya sendiri, meninggalkan nilai-nilai kebenaran yang telah menjadi norma, kaidah dan asas dalam kehidupan bermasyarakat, meninnggalkkan Pancasila yang digali oleh Bung Karno dan memaksa bangsa ini untuk menggunakan demokrasi yang bukan nilai dan budaya bangsa Indonesia.
Adalah benar bahwa untuk menghancurkan Indonesia, negara yang terbentuk bangsanya lebih dahulu baru negara, yang harus dihancurkan adalah nilai-nilai bangsa itu sendiri yaitu Pancasila. Tutup Laksamana TNI (Pur) Slamet Soebijanto yang juga ketua MKPN

 

 

Gambar oleh YPG

Share.

Related Posts

11 Komentar

  1. Naga Samudra on

    Rakyat berperan mulai dari bawah memilih wakilnya..Semua dipilih melalui musyawarah mulai daerah kecamatan untuk MPRD kota /kabupaten.
    MPRD kota/kabupaten memilih wakilnya untuk mprd provinsi.
    MPRD provinsi memilih wakilnya untuk duduk di MPR RI

    Calon2 Presiden yg diusulkan oleh setiap majelis didipilih oleh mpr melalui sidang mpr.

    Kalaupun hasil kesepakatan tetap ada partai dipilih lewat pemilu
    Partai cukup 2 untuk mengisi dpr dan dprd tugasnya membuat undang2.
    Wni asli dan keturunan dibedakan : warga bangsa indonesia dan warga negara indonesia.

    Majelis 1 hanya diisi 5 agama samawi yaitu islam protestan katolik hindu budha.

    Presiden hanya sebagai EO yg melaksanakan GBHN yg dibuat MPR. Dpr yg membuatkan Undang undangnya

    Demikian juga ditingkatan bawah

    Gubernur melaksanakan GBHD. dan dipilih oleh MPRD wakil dari kabupaten2
    DPRD yg membuat peraturan daerah2nya

    Walikota /bupati melaksanakan GBHD dan dipilih oleh MPRD wakil dari kecamatan2..
    DPRD yg membuat peraturan daerahnya.

    Reply
  2. Bre Wengker on

    Ane sependapat dengan pak laksamana. Ditinjau dari dasar negara sistem majelis sesuai dengan sila 4 pancasila. Ditinjau dari demokrasi pun itu lbh berkeadilan karena dari,oleh dan untuk rakyat. Bukanya dari rakyat,oleh rakyat untuk partai/politikus/pengusaha. Partai politik adalah jembatan orang kapitalis untuk menguasai suatu negri dengan kekuatan kapitalnya.

    Selama ini kita memilih demokrasi dan menyandingkan dengan pancasila sehingga jadi demokrasi pancasila. Tapi realitanya anak turunan demokrasi kapitalisme,liberalisme ,sekukerisme ternampak menguat. Sementara pancasila yg dasar negara bentukan founding fathers malah dibuang ditempat sampah peradaban dengan tidak diajarkan ke sekolah dan disosialisasikan ke masyarakat. Demokrasi yg kita mainkan bukan demokrasi pancasila akan tetapi menjadi demokrasi liberal.

    Harus kita akui aseng dan aseng sudah terlalu jauh masuk,mereka berbaju nasionalis akan tetapi secara nyata mengkudeta pancasila,mengganti pancasila dengan racun sehingga yang ada adalah racun cap madu,liberal cap pancasila.

    Reply
  4. jelema alit on

    Setuju……dikira sy doang yg terbersit pikiran kaya gitu…..
    Akibat melihat dan mencermati gaya demokrasi liberal sekarang…..
    Mengenaskan….
    pancasila oh pancasila…

    Reply
    • Petruk dadi Ratu Aseng dadi Pandita on

      TNI secara organisasi tidak terlibat di MPR, melainkan indvidu2nya yg berasal dari TNI dan Bala Cadangan. Apakah itu Perwira aktif atau Purnawirawan, adalah sebuah pertanyaan! Tapi seperti nya lebih pantes yg purnawirawan menduduki kursi di MPR.

      Reply
    • Qzruh on

      Salah satu GOLONGAN yg memerdekakan RI adalah BKR (sekarang TNI).
      Berhubung TNI termasuk PNS(pegawai negara) maka TIDAK bisa masuk ke MPR,kecuali sudah PENSIUN.
      seyogyanya MPR dibuat ramping(quantitas), dengan maksud JIKA MPR menyeleweng/berkhianat terhadap rakyat RI, lebih mudah diperbaiki.

      Reply
    • Qzruh on

      Presiden dipilih/diangkat/diberhentikan oleh MPR.
      presiden dalam bekerja tunduk kepada undang-undang negara.
      selama presiden TIDAK melanggar undang-undang negara,MPR tidak bisa memberhentikan presiden secara semena2.

      Reply
    • guru smp on

      kalo pensiunan maka dia statusnya bukan lagi militer tapi jadi sipil…nah bagan yg diatas yang dimaksud bukan para pensiunan/purnabakti.
      The NEW MPR sebaiknya beranggotakan tokoh masyarakat dan atau tokoh agama masing2 daerah mengirimkan pewakilan 2-4 org, dan MPR tidak memerlukan fraksi seperti di DPR krn ini akan menjadikan tumpang tindih peran dalam pengawsan.
      anggota partai lebih baik di ke DPR saja, itu artinya Anggota DPR dan MPR berbeda/berlainan..

      Reply
  6. jay on

    Kenapa sistem demokrasi di Indonesia sangat di eluh-eluhkan sbg sistem yg paling baik? padahal demokrasi tsb yg selama ini merusak persatuan dan keutuhan NKRI. Apakah tidak ada kesadaran di benak anak-anak dan cucu-cucu pendiri bangsa dan negara ini? PANCASILA hanya dijadikan pajangan tanpa di amalkan, UUD 1945 seenaknya diamandemen demi memuluskan kepentikan pribadi/kelompok.
    Sejarah telah dilupakan,,, yang mengerti dan faham tidak berkutik. Yang sanggup dan berani, difitnah dan disingkirkan dgn cara keji.

    Reply
    • guru smp on

      kita dielukan sebagai negara muslim yang berhasil menerapkan demokrasi..stigma ini lah yang diandalkan pihak tertentu yang ingin menjaga kondisi tetap seperti ini, karena kepentingan/agenda besar. untuk mengembalikan marwah bangsa kita harus kembali ke UUD 45. sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan tuhan.

      Reply

Leave A Reply