INDONESIA POROS MARITIM DUNIA ?

INDONESIA POROS MARITIM DUNIA?
Oleh : Laksamana TNI (Pur) Slamet Soebijanto

-Tidak ada kawan yang abadi,
yang abadi adalah kepentingan
-Si vis pacem parrabellum
(Kalau ingin dami, siaplah perang)

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang terbentuk Bangsanya lebih dahulu baru negaranya. Hal ini mengandung arti bahwa landasan yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk negara bukanlah “kepentingan” tetapi “nilai-nilai luhur” yang sudah ada dan melekat disetiap jiwa anak-anak bangsa yang tinggal di Nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut terkristalisasi dalam susunan lima kalimat pendek yang kemudian disepakati dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan sekaligus sebagai idiologi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Susunan lima kalimat nilai-nilai luhur tersebut kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Berlandaskan pada “nilai-nilai luhur bangsa, letak geografi sebagai pintu dunia dan potensi sumberdaya alam yang besar ”, Para Pendiri negara sepakat menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia, adalah : “Negara Kesatuan Kebangsaan yang berbentuk Republik, Negara Kekeluargaan” dengan “Undang-Undang Dasar 1945” yang disiapkan dan disusun pada setiap pasal-pasalnya tercermin jiwa kekeluargaannya.

Sejarah kebesaran Kerajaan-kerajaan Nusantara, memberikan gambaran bahwa sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa Maritim, bangsa yang mengelola laut sebagai kunci dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Posisi strategik yang terletak diantara dua samudra dan dua benua, dengan sumberdaya alam yang melimpah, dan empat selat besar dari tujuh selat besar dunia melalui Perairan Nusantara, menjadikan Kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi tempat persinggahan dan pertemuan para pelaut dari berbagai negara, baik yang berkaitan dengan kepentingan dagang, bekal ulang logistik atau kepentingan lainnya. Dengan demikian interaksi yang terjadi, menjadikan kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi “pusat kegiatan maritim kawasan”, dan dari interaksi ini lahir satu peradaban baru dalam bidang maritim yang kemudian disepakati sebagai tradisi, norma dan kaidah yang dipegang dalam melakukan hubungan antar negara. Interaksi kegiatan yang dikelola dengan cerdik dan bijaksana oleh para Raja-raja Nusantara, telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya serta kemasyhuran negaranya. Keberhasilan ini menimbulkan “kecemburuan” dan mendorong keinginan negara-negara lain melakukan langkah-langkah untuk menguasai, karena siapa yang dapat menguasai kerajaan Nusantara, pasti beruntung dan akan mempunyai peluang mengendalikan kegiatan maritim kawasan demi kepentingan negaranya.

Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Sriwijaya yang terletak di sepanjang Selat Malaka dan Kerajaan Mojopahit yang berpusat di Pulau Jawa, adalah kerajaan-kerajaan yang bervisi Maritim, mencapai puncak kebesarannya dengan mengelola laut untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.
Kerajaan Mojopahit adalah kerajaan yang mempunyai Armada Laut paling besar dan mampu mengirim ekspedisi maritim dengan kekuatan mencapai 2800 perahu. Kekuatan armada yang demikian besar dimiliki, dan pola kekeluargaan yang diibangun dalam mengembangkan kebesarannya, telah membuat kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Asia, tidak pernah merasa terganggu dan teracam, justru sebaliknya memberikan kepercayaan kepada Kerajaan Mojopahit untuk berperan sebagai “ Penjaga dan Pelindung kawasan “.
Dalam kitab “Nagarakrtagama “, wilayah yang berhasil disatukan Kerajaan Mojopahit meliputi Nusantara (termasuk Australia didalamnya), Desantara (Indochina) dan Dwipantara (Cina dan India).

Sejarah kebesaran kerajaan-kerajaan maritim Nusantara, membangun kebesaran kekuasaannya dengan menggunakan filosofi (politik) kekeluargaan, membangun kekuatan ekonominya dengan memanfaatkan secara tepat potensi sumberdaya alam, posisi dan letak geografi, dan didukung oleh kekuatan angkatan perang yang besar, telah membuktikan diri bahwa kerajaan-kerajaan Maritim Nusantara mampu menciptakan stabilitas keamanan yang membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya, sekaligus pengendali dan pelindung yang handal di kawasan.
Tiga elemen dasar kekuatan nasional yang dikelola dengan cerdik dan bijaksana, yaitu : “kekuatan Politik, Kekuatan Ekonomi dan Kekuatan Angkatan Perang”.
Tiga elemen dasar kekuatan nasional dibangun secara terpadu, terkait dan berkeseimbangan, dengan satu tujuan yang jelas, sebagai kekuatan untuk mendukung kebijaksanaan pemerintahan dalam mewujudkan dan mempertahankan keberadaannya sebagai Kerajaan Maritim Nusantara dan sekaligus Pusat Perdaban Maritim Kawasan/Dunia.

POROS MARITIM DUNIA.
Komitmen pemerintahan baru yang ingin menjadikan Indonesia sebagai “ Poros Maritim Dunia “ adalah komitmen yang mulia, namun sebenarnya bukanlah hal baru, karena pada dasarnya merupakan cita-cita mulia para pendiri negara ini.
Pertanyaannya,

1. Apakah komitmen tersebut sudah diukur dengan menggunakan pisau analisa “ Pancasila” ?
   Karena Pancasila adalah nilai-nilai yang disepakati dan ditetapkan oleh Para Pendiri Negara sebagai dasar pembentukan negara, sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan idiologi bangsa.
2. Apakah komitmen tersebut dengan sistim pemerintahan/tatanegara yang liberal saat ini dijamin pasti akan berhasil?
   Dua pertanyaan mendasar yang perlu jawaban, karena sangat menentukan keberadaan NKRI, sebagai negara yang “merdeka berdaulatan dan punya kedaulatan”.

Istilah “ Poros Maritim Dunia “, merupakan kalimat pendek yang mengandung pengertian luas, harus dicermati, dikaji secara mendalam dan disikapi dengan bijak, waspada dan hati-hati. Istilah tersebut diantaranya dapat ditafsirkan sebagai : “Jalan Raya Maritim Dunia “, artinya jalur laut yang digunakan untuk berlalu lintas oleh kapal-kapal negara-negara dunia dalam mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Oleh karena itu, adalah tidak salah apabila negara-negara dunia akan mengambil sikap dan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk melindungi, mengamankan kepentingan nasional negaranya selama melintas di jalur “ Jalan Raya Maritim Dunia” tersebut. Kepentingan nasional meliputi kepentingan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan.

Apabila hal ini terjadi, pasti akan sangat berbahaya dan merugikan kepentingan nasional Indonesia. Sebaiknya istilah “Poros Maritim Dunia”, diganti dengan istilah lain yang memberikan pengertian jelas, tidak melebar dan terukur misalnya istilah : “Indonesia Pintu Dunia”. Sebagai pintu dunia, maka isyarat yang disampaikan jelas bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan dan kewenangan penuh terhadap “ Jalan Raya Maritim Dunia “, kewenangan menjaga pintu tersebut, kewenangan kapan pintu harus dibuka dan kapan harus ditutup.
Pintu disini yang dimaksud adalah 4 selat besar yang melintasi Kepulauan Indonesia. Hal ini, sesuai UNCLOS 1982, sebagai Negara Kepulauan Indonesia diperbolehkan mengganti (menutup) ALKI, bila diperlukan oleh negara, dengan catatan harus menyediakan ALKI yang lain sebagai pengganti. Dengan istilah “ Indonesia Pintu Dunia”, maka Indonesia mempunyai kewenangan kuat untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam mengelola ” Jalan Raya Maritim Dunia”, demi kepentingan nasional Indonesia.

Sebagai bagian dari konsep : “ Poros Maritim Dunia”, pemerintah berencana membangun 24 pelabuhan utama di Indonesia, dengan pembiayaan diserahkan pada BUMN dan Swasta.
Konsep ini perlu dikaji lebih dalam dan cermat, melibatkan departemen terkait dan kajian harus ditinjau dari aspek kepentingan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan.
Pelabuhan termasuk “Obyek Vital Nasional” dan mempunyai nilai strategis tinggi, harus dilindungi dan dipertahankan keberadaannya oleh kekuatan militer. Di setiap pelabuhan pada saat negara dalam keadaan darurat, harus dapat dipakai dan digunakan untuk kepentingan militer, harus ada rancang bangun sesuai dengan kepentingan militer, diantaranya kepentingan bongkar muat peralatan tempur, bongkar muat pasukan, dan kepentingan militer lainnya. Dengan demikian rancang bangun pelabuhan, termasuk rancang bagun sistim pertahanan militernya. Penghancuran pelabuhan akan dilakukan oleh kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan meluncurkan Peluru kendali dari jarak jauh dan tidak terduga waktu dan arahnya. Oleh karena itu, nilai strategis yang dimiliki, menempatkan penanganan pelabuhan tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi diserahkan pada swasta/swasta asing, karena menyangkut hajat hidup bangsa. Dalam perencanaannya harus melibatkan Departemen Pertahanan-Keamanan/TNI, karena saat Negara dalam keadaan darurat, pelabuhan harus mampu dan dapat digunakan untuk mendukung kepentingan operasional TNI.

TNI AL sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dilaut, apakah sudah dilibatkan dalam penetapan jalur-jalur laut yang menghubungkan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain?
Hal ini sangat penting, karena jangan sampai ada celah masuknya kepentingan asing yang berakibat pada terwujudnya keinginan negara tertentu dibukanya “ALKI Timur-Barat”. Apabila ini terjadi, maka risiko dari sisi keamanan bangsa dan negara akan menjadi sangat rawan, karena jalur laut mulai dari Laut Arafuru, Laut di utara Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Laut Jawa menjadi jalan raya internasional, dan siapapun boleh menggunakan jalur laut tersebut. Risiko dari sisi ekonomi, apabila ada kapal tanker yang kandas dan bocor, seperti “ Kapal Showamaru”, yang kandas diperairan selat Malaka dan menumpahkan minyak kelaut, mengakibat pencemaran laut, membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan setempat. Risiko keselamatan pelayaran tradisional antar pulau dan nelayan tradisional yang mencari ikan disepanjang laut tersebut, menjadi sangat tinggi. Risiko dari sisi Pertahanan-Keamanan Negara sangat besar, kekuatan militer negara asing akan memanfaatkan jalur laut untuk menurunkan pasukan khususnya melakukan penetrasi, pergeseran kekuatan, dan yang paling jelek, adalah memanfaatkan untuk mengintimidasi Indonesia. Kecuali kekuatan Angkatan Perang Indonesia sudah dapat diandalkan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap siapa saja yang dianggap membahayakan terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Poros Maritim adalah konsep strategi pembangunan jangka panjang (25 tahun-50 tahun), dan harus dituangkan dalam Garis Besar Haluan Negara. Dalam penyusunannya harus melibatkan berbagai pihak terkait. Pembangunan tiga elemen kekuatan nasional, yaitu “kekuatan Politik, Kekuatan Ekonomi dan kekuatan militer”, harus terpadu, berkaitan dan beriringan, tidak bisa dilakukan hanya fokus pada satu atau dua elemen kekuatan nasional. Konsep perencanaan harus dibuat secara cermat, menyeluruh dan utuh, namun lentur mampu menghadapi perubahan lingkungan nasional dan internasional, didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dan sumberdaya alam yang memadai. Dan paling utama dan sangat menentukan keberhasilannya adalah harus dalam “ sistim berbangsa dan bernegara berdasarkan konsep Pancasila yang menganut sistim majelis”, bukan dalam tata pemerintahan liberal seperti saat ini, memanfaatkan demokrasi yang menganut sistim partai untuk berkuasa dan menguasai. Adalah fakta sistim demokrasi, telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep persaingan yang diagung-agungkan dalam demokrasi, melahirkan kooptasi, sehingga melahirkan penguasa bukan pemimpin dan kualitasnya di pertanyakan. Dan dapat dipastikan, konsep pembangunan “Poros Maritim Dunia “, yang didalamnya terdapat rencana pembangunan “ 24 Pelabuhan Utama “, dengan tata pemerintahan liberal seperti saat ini, diragukan keberhasilannya, karena keberpihakan lebih besar masih pada kepentingan bisnis/kelompok, bukan pada kepentingan bangsa. Sistim demokrasi pada hakekatnya adalah politik gaya baru memecah belah bangsa.

Kata-kata Bijak Bung Karno, : ” Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah “, menjadi sangat benar, dan bangsa Indonesia saat ini telah meninggalkan sejarah perjuangan bangsa sendiri. Untuk diketahui, Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan para pejuang bangsa yang meliputi kaum agamawan, kaum intelektual, Rakyat yang mempersenjatai diri yang kemudian menjadi cikal-bakal TNI, Para Raja & Sultan dan rakyat sendiri, bukan hasil perjuangan Partai.

Sikap Bung Karno sangat tegas dan jelas, dalam menyikapi pemerintahan sistim multi partai, terlihat dalam pernyataan pidato Bung Karno pada peringatan hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956 :
“ Saya sebagai pejoang juga tidak puas dengan Anjuran Pemerintah untuk mendirikan partai-partai bulan Nopember 1945, adalah kesalahan besar yang menimbulkan penyakit kepartaian, menimbulkan perpecahan diantara kita, disamping penyakit lainnya yang sangat berbahaya, kesukuan, kedaerahan. Saya bermimpi bahwa pemimpin-pemimpin partai mengadakan pertemuan untuk mengambil keputusan membubarkan saja partai-partai. “

POROS MARITM DUNIA DIANALISA DENGAN PISAU ANALISA PANCASILA
Sebagai “ Poros Maritim Dunia “, maka tidak dapat dihindari tingkat kesibukan dilaut yang terjadi disepanjang poros akan semakin tinggi, baik yang berupa interaksi antar kapal yang berlalu lalang dan antar kapal dengan daratan. Interaksi yang terjadi pasti membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang poros khususnya, dan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Karena Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga Pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan idiologi bangsa, adalah tepat digunakan sebagai pisau analisa terhadap konsep Indonesia sebagai “ Poros Maritim Dunia”

Pisau analisa, Sila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kepentingan Kapal yang singgah di pelabuhan, diantaranya untuk bongkar muat barang, mengisi bekal ulang yang diperlukan untuk pelayaran berikutnya dan kesempatan berekreasi mengenal daerah baru. Bagi anak buah kapal, kesempatan ini dimanfaatkan dengan maksimal, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis. Bagi pebinis, adalah peluang bisnis yang menjanjikan dan akan dimanfaatkan semaksimal. Apakah dampak negatif ini sudah di antisipasi dan dimusyawarahkan dengan para tokoh agama/pemangku adat setempat?

Pisau analisa, Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ramainya lalu lintas kapal disepanjang “ Jalan Raya Laut Dunia “, akan mengganggu kegiatan pelayaran antar pulau dan nelayan tradisional, baik dilihat dari sisi keselamatan pelayaran dan peluang mencari ikan sebagai sumber penghidupannya. Apakah sudah di antisipasi dan dicari pemecahannya terhadap dampak negatif yang bakal diterima oleh masyarakat disepanjang poros maritim?

Pisau analisa, Sila 3. Persatuan Indonesia
“Tidak ada kawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan “, sebuah adagium yang harus dipegang dan dijadikan dasar untuk mengambil langkah dan menentukan sikap terhadap kerawanan yang diakibatkan oleh “ Poros Maritim Dunia”. Apakah TNI/Dep. Hankam sudah diajak bicara dalam membuat kebijaksanaan Poros Maritim Dunia? Karena Keputusan Pemerintah tentang kebijaksanaan Indonesia sebagai “ Poros Maritim Dunia”, berarti harus merupakan keputusan untuk membangun kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer yang memadai, kebijaksanaan “ Poros Maritim Dunia “ akan menjadi kebijaksanaan yang akan menghancurkan Indonesia, karena kerawanan disepanjang alur sangat tinggi. Hanya TNI bersama rakyat yang bisa mengatasi kerawanan tersebut.

Pisau analisa, Sila 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Keramaian dan padatnya kapal-kapal yang berlalu lintas di sepanjang poros maritim, banyaknya kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan, maka tidak dapat dihindari akan terjadi interaksi sosial-budaya yang akan berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya lokal. Apakah Pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan buruk terjadi? Apakah para Raja/Sultan dan Pemangku Adat yang bertanggungjawab melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai dan budaya, sudah diajak bermusyawarah, dilibatkan dalam menentukan kebijaksanaan “ Indonesia Poros Maritim Dunia”?

Pisau analisa, Sila 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Kebijaksanaan Pemerintah menjadikan Indonesia sebagai : “ Poros Maritim Dunia “, akan memberikan pengaruh luas terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kriteria dan ukuran apa yang memberikan kepastian bahwa kebijaksanaan tersebut akan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Konsep PARA PENDIRI NEGARA untuk Indonesia.
Para pendiri negara ini, tidak hanya menyiapkan Indonesia, sebagai “ Poros Maritim Dunia”, tetapi disiapkan sebagai “ Pusat Peradaban Maritim Dunia”. Statusnya lebih tinggi, elegan dan lebih terhormat. Oleh karena itu, para pendiri dalam menyiapkan konsep, dilakukan dengan bijaksana, cermat, dan penuh dengan kehati-hatian. Konsep yang disiapkan menyeluruh, utuh dan mengikat anak bangsa, tetapi dijalankan secara bertahap, berkelanjutan, tidak digembar-gemborkan karena menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, namun dilangkahkan dengan pasti. Langkah awal adalah memerdekaan bangsa-bangsa yang ada di Nusantara, untuk menjadi satu kesatuan kebangsaan, diikat oleh nilai-nilai dan budaya luhur bangsa-bangsa yang tinggal di Bumi Nusantara. Ikatan kuat yang berlandaskan nilai-nilai dan budaya luhur bangsa, diharapkan akan melahirkan satu perasaan sebagai satu keluarga besar yang hidup dalam rumah besar Indonesia. Langkah awal terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan ikrar oleh para pemuda, “ Sumpah Pemuda : Satu nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia “. Langkah kedua, membentuk Negara dan dengan seijin Yang Maha Esa, berhasil diwujudkan dan diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal : !7 Agustus !945. Langkah berikutnya memantapkan dan memperkuat keberadaannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dan membangun karakter bangsa.

Langkah-langkah yang dijalankan dapat dibaca dan ditebak arahnya, sehingga dipotong sebelum waktunya. Negara-negara dunia sangat tahu dan memahami tentang potensi yang dimiliki Indonesia. Adalah suatu keniscayaan pada satu saat, Indonesia akan muncul sebagai kekuatan kawasan yang menentukan stabilitas kawasan. Negara-negara dunia tidak menginginkan stabilitas kawasan dalam kendali Indonesia, karena negara-negara dunia akan terpasung kebebasannya dan berdampak pada terganggunya pencapaian kepentingan nasional negara di kawasan Asia-Pasifik. Oleh karena itu, sebelum berkembang dan tumbuh sebagai kekuatan kawasan, Indonesia harus dilumpuhkan. Sebagai negara yang terbentuk bangsanya lebih dahulu baru negaranya, maka yang harus dihancurkan adalah “center of gravity” yaitu filosofi bangsa yaitu : Pancasila, dan setelah hancur maka tiga hal yang harus segera dikuasai agar Indonesia tidak berdaulat,yaitu : Sistim Moneter, TNI harus dilemahkan dan Undang-Undang Dasar 1945, yang setiap pasalnya mengandung nilai-nilai kekeluargaan, harus dirubah dengan memasukkan nilai-nilai liberal dalam pasal-pasalnya.

Pernyataan 3 Presiden negara adidaya Amerika Serikat perlu dicamkan disimpan dan ditanam dalam hati oleh semua anak bangsa untuk digunakan sebagai pegangan dalam mengambil sikap menghadapi negara-negara dunia, sebagai berikut :

1. Presiden Eisenhower : AS boleh kehilangan Kamboja dan Vietnam, tetapi AS tidak boleh kehilangan Indonesia.
2. Presiden Richard Nixon : Bagi AS kehilangan Vietnam adalah kekalahan besar yang dialami, tetapi mendapatkan Indonesia adalah hadiah terbesar yang pernah didapat AS
3. Presiden George W. Bush : Indonesia sapi perah AS.

Tiga pernyataan yang disampaikan negara adidaya, adalah bukti tentang betapa penting dan strategisnya Indonesia bagi negara-negara dunia. Oleh karena itu, negara-negara dunia akan terus dan tetap berusaha dengan segala cara apapun untuk menguasai dan mengendalikan Indonesia.

Dari uraian diatas, tidak perlu diragukan lagi bahwa carut marut yang terjadi saat ini, adalah pasti hasil kerja kekuatan asing, baik langsung maupun tidak langsung, menggunakan anak bangsa sendiri yang telah dicuci otaknya, sehingga pemikirannya tidak lagi mencerminkan sebagai bangsa Indonesia.

Pencucian otak kekuatan asing terjadi hampir disemua lini kehidupan, di Lembaga Eksekutif, di Lembaga Legislatif, di Lembaga Yudikatif dan lembaga swadaya masyarakat. Segala daya upaya dikerahkan oleh kekuatan asing dalam rangka untuk menguasai dan mengendalikan Indonesia. Slogan Poros Maritim Dunia, sepertinya diacungi jempol, didukung, tetapi sebenarnya mereka sedang menciptakan dan mencari peluang untuk lebih kuat mencengkeram Indonesia. Bangsa Indonesia yang mempunyai filosofi tinggi, tidak berkutik dan berdaya dihadapan mereka. Ungkapan mantan Presiden George W. Bush yang disampaikan dalam acara pidato kenegaraan Presiden Obama : “Indonesia sapi perah Amerika Serikat “, adalah benar, dan cambuk keras bagi anak bangsa yang masih punya rasa nasionalisme, dan cinta tanah air.

Komitmen Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah komitmen yang mulia dan merupakan strategi jangka panjang yang perlu disiapkan dengan benar, utuh dan menyeluruh, melibatkan semua pihak yang terkait dengan tahapan yang jelas dan terukur. Apa yang dilangkahkan oleh para pendahulu, bisa menjadi paduan dan acuhan dalam mewujudkan komitmen tersebut. Ungkapan bijaksana “ Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah “, adalah tepat, karena dengan mengetahui sejarah Perjalan Bangsa maka kita akan tahu kemana arah kita melangkah dan menjadi bijaksana. Sudah waktunya kita melepaskan baju-baju kepentingan dan mengganti dengan baju-baju pengabdian kepada negeri ini. Tumpah darah merupakan kelangsungan kehidupan, dan kita semua adalah karyawan yang bekerja untuk kebesarannya. Pancasila adalah Pancasila adalah asas, sifat dan jati diri bangsa, nilai-nilai kebenaran ilahiyah yang semayam, bersemai dan bersemi di bumi Nusantara, telah lama diabaikan bahkan ditinggalkan, sudah waktunya digunakan kembali sebagai koridor dan regulator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berdaulat, Bangsa Selamat.

Cibubur, tgl. 9 Juni 2015
By Patku Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijantoe
Gambar by Google, Patsus Citox dan Patsus Dede Sherman