TENTANG GATOT

*Mengapa Jenderal Gatot Harus Diberhentikan?*

Oleh : Hersubeno Arief.

Para penentang Jenderal Gatot akhirnya bisa bernafas lega. Panglima TNI itu diberhentikan Presiden Jokowi sebelum waktunya. Secara normal, Gatot harusnya pensiun pada bulan Maret 2018, saat usianya 58 tahun. Gatot lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960.

Dengan begitu di Markas besar TNI dalam tiga bulan ke depan akan ada dua orang jenderal bintang empat aktif, yakni Panglima TNI yang baru Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Situasi ini mengingatkan kita pada fenomena di Mabes Polri pada awal pemerintahan Jokowi (2015). Kapolri Jenderal Sutarman diberhentikan Jokowi 10 bulan sebelum masa pensiun. Jabatan Kapolri untuk sementara waktu dikosongkan.

Komjen Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

Media kala itu menjuluki Sutarman sebagai jenderal “pengangguran.” Mudah-mudahan julukan yang sama tidak disematkan kepada Gatot.

Penggantian Jenderal Gatot tak pelak menimbulkan spekulasi politik yang kuat. Mengapa Jokowi tak sabar untuk menunggu tiga bulan lagi dan bersicepat mengganti Gatot? Apa ada yang sangat genting? Padahal bila melihat proses terpilihnya Gatot sebagai Panglima TNI, dia adalah jenderal pilihan Jokowi.

Secara tradisi harusnya rotasi panglima TNI saat itu jatuh ke tangan TNI AU, setelah sebelumnya jabatan tersebut dipegang oleh Jenderal TNI Muldoko yang berasal dari matra darat. Namun Jokowi memutuskan melanggar tradisi dengan memilih Gatot.

Bila sekarang dia diganti ketika hampir berada di penghujung jalan, wajar bila kemudian muncul pertanyaan, “apa kesalahan Gatot?”

*Prestasi dan kontroversi*

Desakan untuk segera mengganti Gatot sesungguhnya sudah cukup lama bergema. Sikapnya yang dianggap terlalu dekat dengan kalangan ulama dan umat Islam membuat banyak kalangan tertentu merasa khawatir. Sebagai prajurit TNI, Gatot dinilai punya agenda politik dan mencoba membawa TNI terjun kembali ke dalam politik praktis.

Namun bagi kalangan lain, sikap Gatot yang sering membela ulama dan umat Islam dinilai sebagai langkah yang tepat. Upaya kelompok tertentu yang mencoba mendesak dan meminggirkan umat Islam dari proses politik, berbangsa dan bernegara, akan sangat membahayakan kesatuan bangsa. Sebagai prajurit TNI sikap Gatot dinilai _correct._

Gatot juga menolak dengan tegas aksi 212 dan berbagai unjukrasa yang dipicu penistaan agama oleh Ahok dinilai sebagai aksi makar sebagaimana dituduhkan Kapolri. Dalam sebuah apel pasukan di Tasikmalaya, Gatot juga tak segan menyerukan kepada prajuritnya untuk selalu bersama dan membela ulama.

Lepas dari berbagai kontroversinya, Gatot adalah seorang perwira tinggi yang cukup berprestasi. Gatot bukan prajurit karbitan. Jenjang karirnya sangat runut. Dia bahkan bisa disebut sebagai Panglima TNI paling menonjol pasca reformasi.

Prestasi prajurit TNI di bawah kepemimpinan Gatot juga cukup menonjol. Salah satunya adalah operasi pembebasan ratusan sandera di Papua yang bisa dibebaskan dalam hitungan jam, tanpa korban jiwa. Menariknya lima perwira TNI menolak ketika diberi penghargaan kenaikan pangkat luar biasa.

Bagi sebagian besar kalangan prajurit TNI yang merasa perannya semakin banyak dilucuti, Gatot itu *_“gue banget.”_* Profil Gatot mengingatkan publik kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI M Jusuf yang sering turun menyapa dan hadir bersama prajurit di lapangan.

Untuk kepentingan prajurit dan internal TNI, dia berani “berkelahi” kendati harus berhadapan dengan para seniornya, termasuk dengan sejumlah pejabat yang nota bene secara hirarki lebih tinggi posisinya.

Sikap tersebut terlihat jelas ketika Gatot memprotes pemangkasan kewenangan anggaran TNI oleh Dephan. Gatot juga berbeda pendapat dengan Menhan Ryamizard Ryacudu dan Menkopolhukam Wiranto soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi di luar TNI. Dia menilai ada institusi lain yang mencoba melangkahi dan mengambil alih kewenangan TNI.

Soal kedaulatan RI sikapnya juga sangat tegas. Gatot menghentikan kerjasama pelatihan militer dengan Australia, karena salah seorang instruktur militer Australia dinilai telah melecehkan lambang negara RI.

Dalam berbagai kesempatan Gatot mengingatkan akan bahayanya perang assimetris dan _proxy war._ Sebuah perang non-konvensional yang menggunakan dan mengendalikan aktor non-negara.

Karena sikapnya itu sejumlah media asing menjulukinya sebagai jenderal ultra nasionalis. Sebuah paham yang menempatkan kepentingan negaranya, di atas segala-galanya.

*Kompetitor Jokowi*

Dengan sikapnya yang sering tampil beda, Gatot menjadi figur yang sangat populer. Berbagai lembaga survei menempatkan Gatot sebagai salah satu figur yang potensial baik sebagai kandidat cawapres pendamping Jokowi, maupun sebagai kandidat capres.

Apakah Gatot akan menjadi cawapres atau capres? Hal ini banyak memunculkan spekulasi. Bagi sebagian aktivis pergerakan Islam, manuver Gatot dicurigai sebagai “penugasan” dari Jokowi untuk merangkul umat Islam perkotaan yang sangat kritis terhadap Jokowi. Sebagai imbalan, dia akan digandeng menjadi cawapres. Apalagi dalam Rakernas Partai Nasdem Gatot dengan tegas menyatakan dukungannya agar Jokowi meneruskan periode kedua, untuk kesinambungan pembangunan.

Namun bagi sebagian lainnya, pembelaan Gatot terhadap ulama dan umat, menjadikannya sebagai figur yang paling pantas diusung sebagai capres. Apalagi perpaduan antara tentara yang nasionalisme tidak perlu diragukan, dengan umat Islam merupakan komposisi yang sangat ideal. Perpaduan nasionalis-relijius tampaknya sudah menjadi semacam rumus baku di Indonesia.

Dengan mengganti Gatot sebelum waktunya, spekulasi bahwa Jokowi akan menggandengnya sebagai cawapres menjadi pupus. Bila Jokowi serius, maka dia seharusnya menjaga kartu Gatot tetap hidup dan memainkan peran sebagai _“good cop,”_ bagi kalangan umat Islam.

Sebagai Presiden, Jokowi punya hak dan kewenangan untuk memperpanjang usia pensiun seorang panglima TNI. Presiden SBY misalnya pernah memperpanjang masa jabatan Jenderal Endriartono Sutarto sebagai panglima TNI sebanyak dua kali.

Dalam konteks inilah keputusan Jokowi mengganti Gatot lebih awal, bisa dilihat sebagai upaya untuk untuk meredam kemungkinan munculnya mata hari kembar. Pergantian Gatot diharapkan dapat menutup ruang manuvernya. Jokowi tidak ingin, anak harimau yang dibesarkan, berbalik menerkamnya.

Setidaknya ada lima indikasi yang dapat menjelaskan hal itu.

*Pertama,* pergantian Gatot dilakukan tak lama setelah Reuni Alumni 212. Besarnya peserta yang hadir dalam reuni tersebut sangat mengagetkan kelompok pendukung Jokowi. Hal itu menunjukkan konsolidasi umat Islam yang secara politik berseberangan dengan Jokowi masih sangat terjaga.

Gerakan ini berpotensi kian membesar dan semakin solid mendekati pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan setelah menunjukkan kedigdayaan menumbangkan Ahok di Pilkada DKI.

Gatot dinilai sangat dekat dengan kelompok-kelompok ini bahkan digadang-gadang sebagai capres penantang Jokowi. Jadi kekuatannya harus segera dilucuti.

*Kedua,* sejumlah survei yang dilansir oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi berkisar antara 35-40 persen. Kendati masih teratas, angka elektabilitas sebesar itu sangat rendah dan rawan bagi seorang _incumbent_ yang terus menerus melakukan pencitraan _(permanent campaign)_ seperti Jokowi.

Elektabilitas Jokowi bisa kian tergerus bila kinerja ekonominya jeblok, dan program pembangunan infrastruktur yang menjadi andalannya tidak memenuhi target.

*Ketiga,* survei tersebut bisa dibaca, bahwa lebih dari 60 persen pemilih tidak lagi menghendaki Jokowi. Sementara Prabowo sebagai penantang terkuat, angka elektabilitasnya cenderung stagnan. Publik sedang mencari figur alternatif.

Pasar pemilih menjadi _flat_ dan terbuka, karena tidak ada figur kandidat yang dominan. Gatot bersama sejumlah figur lain seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Mahdi, dan sejumlah tokoh lainnya digadang-gadang bisa menjadi penantang Jokowi.

*Keempat,* banyak partai yang tidak memiliki figur internal yang kuat dan bisa dijual sebagai capres. Dalam sistem pemilu pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan, jualan capres yang populer bisa mendongkrak perolehan suara parpol. Jangan kaget bila setelah resmi pensiun, Gatot segera dipinang parpol.

*Kelima,* percepatan pensiun Gatot bila dikapitalisasi bisa menjadi modal kuat bagi Gatot. Publik kita yang _melo_ biasanya sangat bersimpati pada seorang tokoh yang didzalimi. Pengalaman SBY yang memilih mengundurkan diri karena merasa kewenangannya sebagai Menko Polkam banyak diambil alih Presiden Megawati, menjadi salah satu contoh.

SBY yang sejak awal telah membuat sekoci dengan mendirikan partai Demokrat kemudian menjadi penantang dan mengalahkan Megawati pada Pilpres 2004. Bukan tidak mungkin skenario ini juga akan dijalani Gatot.

Inilah waktunya bagi Jenderal Gatot untuk menentukan posisinya dan memanfaatkan momentum. Meminjam nasehat Michael Korda seorang penulis Inggris terkenal, _“If your posisition is anywhere, your momentum is zero.”_ end

9/12/17

Duduk Perkara Hak Prerogatif Presiden Angkat Panglima

By Djoko Edhi Abdurrahman (mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Wakil Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Hak proregatif tak bisa dibuat untuk mengangkat Kapolri yang sebelumnya belum pernah menjabat Kapolda. Itu padanan KSAU menjadi Panglima TNI tapi belum pernah menjabat Panglima Komando TNI AU.

Tahun 2004 saya ikut dalam Pansus RUU KN (Kementerian Negara). Subtansi UU KN adalah bagaimana proses menngangkat dan memberhentikan Menteri Negara yang sebelumnya merupakan hak prerogatif presiden.

RUU KN harus mengatur pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara. Secara teknik, RUU ini membatasi hak prerogatif presiden.

Pertanyaannya, apa boleh hak prerogatif diatur? Ada dua mazdhab yang kami ambil dan mengerucut ke situ. Yaitu Prof Harun Al Rasyid, dan Prof Ismail Suny.

Harun Al Rasyid berpendapat, “hak prerogatif tak bisa dikurangi”.

Ismail Suny : “Hak prerogatif berhenti ketika muncul hukum yang mengaturnya”.

Pansus mengambil madzhab Ismail Suny, “Hak prerogatif berhenti ketika muncul hukum yang mengaturnya”.

Itu menjadi pedoman di belakang hari mengenai hak prerogatif presiden sampai kini.

Karena RUU KN membatasi hak prerogatif, maka diganti kewajiban presiden melakulan fit and proper test sendiri. Sebab, menteri negara tidak masuk pejabat tinggi yang wajib melalui fit and proper test.

Tadinya, Prof Ryass Rasyid mengusulkan senaat confirmation pengganti fit and proper test bagi menteri negara seperti di Amerika Serikat. Yaitu legalitas hukum publik dari Senaat. Alasannya, karena perilaku menteri negara memberikan pengaruh signifikan kepada negara dan hukum publik. Jadi muncul unstability pemerintahan ketika mereka korupsi, melakukan kejahatan, dan bertingkah aneh-aneh.

Sejak UU ini, menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh UU, dan presiden tak bisa lagi pake suka-suka. Karena rekruit suka-suka terbukti hasilnya ada menteri negara yang terlibat kejahatan, korupsi, infeasible, etc, waktu itu.

 

 

 

Panglima TNI Harus Jantan, Jangan Ciptakan Beban Sejarah

KBN – Merespon kabar penggantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional, Iskandarsyah Siregar, mengingatkan agar Panglima TNI Gatot Nurmantyo harus mengupayakan mengakhiri karirnya sebagai Panglima TNI dengan menuntaskan semua yang menjadi tanggung jawabnya. “Panglima Gatot harus berupaya agar pensiun dalam keadaan khusnul khotimah. Apa yang pernah terlontar harus dipertanggungjawabkan dengan ksatria. Tanggung jawab seorang prajurit bukan hanya kepada Presiden. Tapi yang utama adalah kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia.”, ujar Iskandarsyah saat dihubungi media, Selasa (5/12/2017).

Iskandarsyah menjelaskan bahwa salah satu hutang besar Panglima Gatot adalah soal pernyataan beliau pada acara silaturahim Panglima TNI dengan para purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap (22/9/2017). “Panglima TNI harus jantan. Jangan buat beban sejarah. Ungkap saja! Siapa yang dimaksud Panglima akan dibuatnya merintih? Siapa yang dimaksud Panglima organ TNI yang tidak bersih? Apa pula maksud Panglima dengan meminta izin dari seniornya terkait kemungkinan pengambilan langkah di luar kepatutan para seniornya? Juga siapa yang dimaksud oleh Panglima memakai nama Presiden secara ilegal? Belum lagi persoalan senjata yang beredar ilegal. Ini bukan persoalan main-main. Ini menyangkut persoalan ketahanan dan kedaulat negara. Terlebih, Panglima sebut datanya A1. Jika memang Panglima merasa tidak etis untuk membukanya ke publik, cukup yakinkan kami bahwa semua ancaman tersebut sudah dielimir olehnya.”, tegas dosen yang sering dipanggil bang Anggi ini.

Ia menjelaskan bahwa selamanya sejarah akan mencatat pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang meski tidak dimaksudkan untuk disampaikan ke publik, tapi kenyataannya bahwa hal tersebut terlempar hingga ke ruang publik. Hal ini berpotensi menjadi fitnah di belakang hari jika tidak ditindaklanjut dengan tepat oleh Panglima Gatot. Terlebih substansi yang disampaikan oleh Panglima Gatot bukanlah persoalan sepele.

Lebih lanjut, Iskandarsyah mengungkap bahwa masyarakat Indonesia sudah kadung percaya dan meletakkan harapan besar pada seorang Gatot Nurmantyo. Ia khawatir akan timbul kekecewaan berujung fitnah jika Panglima Gatot gagal merawat kepercayaan tersebut. “Saya termasuk bagian dari masyarakat yang percaya akan kredibilitas seorang Gatot Nurmantyo. Sikap  dan perlakuan beliau belakangan menunjukan sikap seorang bangsawan sekaligus negarawan yang memang telah lama sosok seperti ini tidak hadir dalam ruang publik di Indonesia. Sosok Gatot Nurmantyo terlanjur menjadi harapan bagi bangsa Indonesia yang belakangan merasa terancam dengan keadaan dan anasir jahat yang mengintervensi kedamaian di negeri ini. Jadi saya berharap Panglima Gatot dapat membuat keputusan terbaik sebagai seorang anak bangsa, termasuk saat ini ketika masih menjadi Panglima TNI. Percayalah, apapun keputusan dan pembelaan yang dilakukan oleh Panglima Gatot, selama itu untuk bangsa dan negara Indonesia, rakyat akan mendukung dan akan berjuang bersamanya. Bersama rakyat TNI kuat.”, pungkas Iskandarsyah menjelaskan.

 

KEMBALI KE SIPIL

Panglima dan Kapolri adalah pejabat tinggi yang wajib melalui fit and proper test. Dalam keadaan normal, Marsekal Hadi mustahil lulus. Yaitu, ada aturan, hukum, yang mewajibkan ia penuhi. Yakni kudu jadi panglima AU 1, 2, 3 sebelumnya, sebagaimana pula disinggung Gatot Nurmantio. Tak bisa main kutu loncat, rusak semua systems. Antree Pak Bro!

Dalam keadaan abnormal, segala memang bisa terjadi, deviasi, kalau main catur: kuda boleh jalan lurus! Suka suka Presiden Jokowi. Kasusnya sama dengan Archandra Tahar ketika diangkat jadi menteri. Suka-suka. Angkat, eh salah. Copot. Agkat lagi. Negara kayak warung kopi.

Diskresi juga tidak dapat digunakan karena tidak ada kekosongan hukum dan masalah memaksa di situ, seperti pada pergantian Kapolri Jenderal Sutarman kepada Badrodin Haiti. Yaitu, ada UU No 34 ditambah aturan di bawahnya, termasuk konvensi (living law) di ketentaraan.

Dalil hukum tata negara (HTN), hak prerogatif berhenti ketika muncul hukum yang mengaturnya adalah sama dengan hak konstitusi. Misal “semua orang berhak atas pekerjaan”. Hak konstitusi itu berhenti ketika muncul hukum yang mengaturnya. Yaitu UU Naker. Hak konstitusi anak-anak untuk bekerja berhenti ketika anak-anak dilarang bekerja oleh UU Naker.(*)

*_Perlu masyarakat luas mengetahui bahwa bagi prajurit TNI yang akan pensiun, ada waktu setahun sebelum tibanya waktu pensiun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun (MPP) , dimana pada saat tersebut digunakan untuk merubah mental prajurit militer untuk kembali menjadi orang sipil. Juga dalam masa tersebut seorang prajurit harus mempersiapkan dirinya apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah tidak lagi bekerja sebagai prajurit TNI (what will and what can I do next)._*

*_Bagi golongan bintara dan tamtama ada / disediakan pelatihan khusus melalui Depo Penyaluran personil, berupa ketrampilan yang dapat langsung dikerjakan setelah kembali ke masyarakat. Pelatihan tsb macam-macam sesuai keinginan anggota yg akan pensiun, misalnya perbengkelan, service elektronik, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, security, dlsb. Anggota yg pensiun bisa disalurkan ke badan atau lembaga yg membutuhkan atau akan berwiraswasta sendiri._*

*_Bagi golongan Perwira, biasanya sudah mencari channel sendiri sesuai keakhliannya, antara lain sebagai dosen, guru, surveyor, konsultan, dlsb._*

*_Saya kira bagi pak Gatot, beliau sudah mempersiapkan apa dan kemana usai purna tugas. Banyak Pati ditawari jadi Duta Besar dll , tapi banyak yg menolak, seperti kata beliau bahwa ingin mencurahkan waktu buat anak, isteri dan keluarga yg saat dinas aktif terabaikan. Saya merasakan juga bahwa selama dinas aktif, saya kehilangan waktu periode emasnya anak-anak, yang kehilangan figur bapaknya, sehingga mereka lebih dekat kepada ibunya. Sebuah penyesalan yg tidak bisa ditebus dengan apapun, sehingga masa purna tugas sepenuhnya perhatian saya, saya curahkan bagi anak-anak, isteri dan keluarga._*

*_Dimasa pensiun ini saya menyadari pentingnya hubungan tali silaturrahim dengan saudara, teman dan sahabat, sehingga saya bisa berbagi suka, bahagia, bernostalgia dan menghilangkan batas-batas protokoler, hirarchie dan birokrasi yang ada, dlsb, sehingga pergaulan dengan siapapun terasa akrab dan hangat, penuh keindahan yang manusiawi dan wajar._*

*_Tetapi bagi sebagian teman, yang saat aktif menjadi pejabat, kadang tidak bisa merubah dirinya ke situasi dan kondisi seperti diatas, yang akhirnya teman dan kenalan menjaga jarak dengan mereka._*

*_Jadi kunci untuk kita bisa bahagia menjalani hidup di masa purna tugas adalah :_*

*_1. Hilangkan sikap militer anda yg cenderung kaku, gantilah dengan sikap luwes, care, rendah hati namun tetap tegas, disiplin dan santun._*

*_2. Walau sudah purna, anda tetap seorang prajurit cadangan, yg saat diperlukan dan negara membutuhkan maka anda harus tetap bisa berkarya sesuai profesionalisme anda. Untuk itu anda harus tetap menjaga kondisi kesehatan dan fisik anda._*

*_3. Dharma dan bhakti kita tetap bagi keluarga, saudara, sahabat, masyarakat, sesama, semesta, nusa, bangsa, negara dan agama. Sumbangsihkan pemikiran brillian anda bagi anak bangsa generasi penerus kita, sebab sesuatu tinggalan kita yang monumental akan menjadi acuan dan panutan bagi mereka._*

❤❤❤❤❤
*_Kolonel Laut Purn. Ir. Jusuf Mahdi, MM. / AAL XIV / 1968._*

Dirangkum oleh Patsus Naga Samudra
Gambar oleh Patsus Dede Sherman